Jakarta, Malanesianews, – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan secara resmi menegaskan bahwa implementasi Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) per 9 November 2026 tidak menyasar transaksi pembayaran lokal maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Otoritas pajak mengonfirmasi bahwa penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk belanja harian dan transaksi domestik tidak dikenakan jenis atau tarif pajak baru. Penjelasan ini dirilis untuk meredam kekhawatiran dan kesalahpahaman publik terkait desas-desus pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada seluruh transaksi digital berbasis kode QR di dalam negeri.
Pemerintah menegaskan bahwa SPP-TDLN murni berfokus pada penataan pemungutan PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud serta Jasa Kena Pajak (JKP) yang berasal dari luar daerah pabean. Sasaran utamanya mencakup konsumsi produk dan layanan digital asing oleh konsumen di Indonesia, seperti pelanggan platform streaming, pembelian game komputer/konsol internasional, hingga penggunaan perangkat lunak berbayar berbasis komputasi awan (cloud) dari penyedia luar negeri.
Berdasarkan regulasi teknis PMK Nomor 49 Tahun 2026, mekanisme SPP-TDLN dirancang sebagai penopang sistem PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah berjalan. Melalui sistem ini, pemungutan PPN sebesar 11% berbasis formula $11/111$ dilakukan secara otomatis oleh lembaga keuangan atau penerbit media pembayaran (issuer) yang ditunjuk saat transaksi dikonfirmasi. Langkah ini memindahkan beban administrasi pelaporan langsung ke sistem pemungut, sehingga konsumen akhir tidak perlu repot menghitung atau melaporkan sendiri PPN atas layanan digital asing yang mereka gunakan.
DJP juga meluruskan anggapan bahwa sistem baru ini akan memicu pemungutan ganda atau menyasar aktivitas lalu lintas uang perbankan. Otoritas memastiakan bahwa transfer dana pribadi, transaksi remitansi antarbank, serta pembelian produk digital dari entitas asing yang sudah memungut PPN PMSE secara mandiri tidak akan dipotong kembali melalui SPP-TDLN. Sistem konfirmasi real-time menjamin integrasi data agar perlakuan adil dan transparan tetap terjaga bagi Wajib Pajak.
Melalui pembaruan tata cara pemungutan berbasis teknologi ini, pemerintah optimistis dapat menutup celah kebocoran penerimaan negara dari sektor ekonomi digital asing yang berkembang pesat. Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi oleh isu simpang siur mengenai pajak QRIS domestik, sembari selalu memverifikasi informasi perpajakan resmi melalui saluran pengaduan dan situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak.