Jakarta, Malanesianews, – Ketentuan mengenai hak pensiun bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan pengujian materiil tersebut telah diregistrasi oleh MK pada Senin (16/11/2026) dengan Nomor Perkara 428/PUU-XXIV/2026. Gugatan ini diajukan oleh tiga orang pemohon, yakni I Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar.
Dalam permohonannya, para pemohon menyoroti bunyi Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Menurut para pemohon, aturan tersebut belum menjabarkan secara tegas parameter pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian tidak dengan hormat. Ketiadaan batasan yang rinci dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena berpotensi membuka ruang subjektivitas politik dalam menentukan konsekuensi keuangan serta administratif bagi mantan kepala negara.
Gugatan uji materi ini mencuat di tengah sorotan publik terhadap mekanisme perhitungan dan pemberian hak pensiun pejabat negara pasca-keputusan Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026. Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam UU Nomor 7 Tahun 1978, apabila seorang Presiden atau Wakil Presiden ditetapkan berhenti dengan hormat, negara memberikan hak pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir beserta fasilitas pendukungnya.
Sebagai solusi dalam petitumnya, para pemohon meminta MK memperjelas norma Pasal 6 ayat (1) dengan menambahkan klasifikasi yang tegas mengenai status pemberhentian. Mereka mengusulkan agar kategori pemberhentian dengan hormat—yang berhak menerima pensiun—dibatasi hanya apabila pejabat yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau diberhentikan akibat alasan non-pelanggaran lainnya.
Sebaliknya, para pemohon meminta agar negara tidak memberikan hak pensiun melalui kategori pemberhentian tidak dengan hormat. Kriteria pemberhentian tidak dengan hormat yang diusulkan mencakup kondisi apabila Presiden atau Wakil Presiden terbukti melakukan perbuatan tercela, melanggar sumpah atau janji jabatan, atau dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan maupun tindak pidana berencana dengan ancaman hukuman minimal dua tahun penjara.



