KPK Periksa Dua Dirjen dan Satu Direktur ATR/BPN Terkait Suap HGB

0
20

Jakarta, Malanesianews, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Pemeriksaan yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (18/11) tersebut menyasar dua orang Direktur Jenderal dan satu orang Direktur.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa pejabat yang dipanggil adalah Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya, serta Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Muh Rizal. Selain ketiga pejabat kementerian tersebut, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang saksi dari pihak swasta bernama R. Eko Yufri Krismawan Nugroho.

Meski membenarkan jadwal pemanggilan, Budi belum merinci secara spesifik materi pemeriksaan yang didalami penyidik dari keterangan para saksi. Namun, langkah ini merupakan bagian dari upaya lembaga antirasuah dalam mengurai benang kusut praktik korupsi dan penerimaan gratifikasi terkait layanan pertanahan, termasuk pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor.

Penyidikan perkara ini sendiri berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan KPK pada pertengahan September 2026 lalu, yang menyeret delapan orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya adalah Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitoyo Adhi.

Dalam konstruksi perkaranya, suap diduga diberikan untuk memuluskan proses pembukaan blokir dan pemecahan sertifikat HGB milik pihak swasta di Kabupaten Bogor dengan nilai komitmen mencapai Rp1,5 miliar. Selain mengusut suap pengurusan lahan, tim penyidik KPK juga tengah mendalami temuan indikasi gratifikasi lain di internal Kementerian ATR/BPN yang berkaitan dengan praktik jual-beli jabatan, rotasi, hingga mutasi pegawai.