Jakarta,Malanesianews, – Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, memicu polemik dan kecurigaan adanya agenda pertambangan di balik rencana tersebut. Gagasan relokasi ini mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikannya di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada Kamis (12/11) lalu. Kekhawatiran publik kian menguat menyusul terungkapnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026 yang memasukkan area perairan di sekitar Ujung Kulon ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Menanggapi spekulasi tersebut, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa penjajakan habitat kedua murni didasari kepentingan konservasi dan mitigasi risiko kepunahan, bukan untuk melapangkan jalan bagi industri tambang. Saat ini, seluruh populasi liar Badak Jawa yang tersisa kurang dari 100 ekor hanya terkonsentrasi di satu titik di Ujung Kulon, sehingga sangat rentan punah sewaktu-waktu akibat ancaman tsunami Selat Sunda maupun erupsi Gunung Anak Krakatau. Selain ancaman bencana alam, konsentrasi populasi di satu lokasi juga memicu tingginya risiko perkawinan sedarah (inbreeding) yang dilaporkan telah mencapai angka 58,5 persen.
Kemenhut memastikan bahwa status dan fungsi kawasan inti TNUK sebagai area konservasi tetap dipertahankan tanpa pengurangan perlindungan sedikit pun. Berdasarkan penelusuran regulasi pada lampiran peta Kepmen ESDM 65/2026, poligon WUP memang tergambar di wilayah perairan sekitar Banten, namun daratan area inti TNUK tetap berada di luar zona pertambangan tersebut. Penetapan status WUP di perairan pun belum berarti penerbitan izin operasional perusahaan tambang di kawasan konservasi.
Meski demikian, penolakan keras tetap datang dari berbagai pihak, mulai dari Gubernur Banten Andra Soni hingga wahana lingkungan hidup seperti Walhi. Pada Senin (16/11), Andra meminta pemerintah pusat tidak menjadikan satwa langka bercula satu tersebut sebagai bahan uji coba pemindahan ke luar habitat alaminya, mengingat pengalaman pahit kematian Badak Mustofa saat proses translokasi di masa lalu. Senada, aktivis lingkungan mendesak pemerintah agar tidak mengorbankan keutuhan ekosistem Ujung Kulon demi kepentingan ekonomi maupun potensi cadangan emas di wilayah perbatasan.
Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan Kemenhut memastikan bahwa keputusan teknis relokasi belum bersifat final dan tidak akan dieksekusi tanpa kajian ilmiah yang komprehensif. Alas Purwo baru dapat dipertimbangkan sebagai rumah kedua apabila seluruh syarat ekologis, daya dukung pakan, hingga jaminan keamanannya terbukti memenuhi standar ahli konservasi. Sementara proses penelitian berjalan, pengamanan dan patroli di Ujung Kulon dipastikan tetap menjadi prioritas utama.



