Jakarta, Malanesianews – New Papua Foundation (NPF) menghadiri kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASP RUMNAS) Tahun 2026 yang berlangsung di Auditorium Bidakara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Kehadiran NPF merupakan tindak lanjut atas undangan resmi yang ditujukan kepada CEO & Founder New Papua Foundation, Baharudin Farawowan.
Rakernas ASPRUMNAS 2026 secara resmi dibuka oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Maruarar Sirait. Kegiatan tersebut mengusung tema “Transformasi Digital Industri Properti dan Kedaulatan Hunian Rakyat”, sebagai upaya memperkuat pembangunan sektor perumahan nasional melalui pemanfaatan teknologi digital serta perluasan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, berkualitas, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Baharudin Farawowan yang diwakili oleh pengurus Perwakilan NPF Jakarta, menyampaikan bahwa kehadiran NPF dalam forum nasional tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk membangun jejaring kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam mendorong pemerataan pembangunan dan penyediaan perumahan yang berkeadilan bagi masyarakat Papua.
Menurut Baharudin, NPF bersama BF Law Firm & Consultant saat ini tengah mendampingi pengelolaan dan aspek hukum lahan seluas ratusan hektare di Jayapura. Potensi tersebut dinilai menjadi peluang strategis untuk mengembangkan program pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat Papua melalui kerja sama dengan ASPRUMNAS dan pemerintah daerah.
“Saat ini saya masih berada di Jayapura. Namun sejak tadi malam saya telah berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Ketua Umum DPP ASPRUMNAS. Melalui NPF bersama mitra kerja BF Law Firm & Consultant, kami mengajukan usulan alokasi sekitar 2.000 unit rumah untuk Provinsi Papua. Alhamdulillah, usulan tersebut disambut positif dan akan ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah,” ujar Baharudin Farawowan.
Ia menambahkan, kebutuhan perumahan layak di Papua masih sangat besar. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, serta pemilik lahan menjadi kunci dalam mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Papua.
Sementara itu, Ketua Umum DPP ASPRUMNAS, M. Syawali Pratna, menyatakan kesiapan organisasinya untuk menindaklanjuti usulan tersebut. Dalam komunikasi via handphone seluler dengan Baharudin Farawowan, ia menyampaikan rencana untuk melakukan kunjungan ke Papua guna meninjau lokasi yang disiapkan sekaligus menggelar pertemuan bersama NPF, BF Law Firm & Consultant, dan pemerintah daerah guna membahas langkah teknis pelaksanaan program pembangunan perumahan tersebut.
Melalui momentum Rakernas ASPRUMNAS 2026, NPF dan BF Law Firm & Consultant berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mempercepat pembangunan sektor perumahan nasional, sekaligus mewujudkan pemerataan akses hunian yang layak bagi masyarakat Papua (MCS)