Jayapura, Malanesianews, – Fungsionaris New Papua Foundation (NPF), Frits Karubaba, menilai perekonomian Indonesia saat ini memperlihatkan paradoks antara capaian makroekonomi dan kondisi riil masyarakat. Menurutnya, meski berbagai indikator ekonomi nasional menunjukkan kinerja yang relatif baik, manfaat pertumbuhan tersebut belum dirasakan secara merata oleh masyarakat di tingkat bawah.
“Perekonomian Indonesia memang mencatat pertumbuhan yang cukup kuat dan inflasi masih terkendali. Namun, di sisi lain daya beli masyarakat masih tertekan. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat,” kata Frits kepada wartawan di Jayapura, Minggu (5/7/2026).
Frits menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5,61 persen secara tahunan serta inflasi sekitar 3,08 persen merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun, menurutnya, angka tersebut tidak cukup jika tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Ia kemudian membandingkan kondisi Indonesia dengan India yang dinilainya berhasil memanfaatkan bonus demografi melalui kebijakan-kebijakan sosial yang berorientasi langsung kepada masyarakat.
“India memiliki populasi sekitar 1,47 miliar jiwa dan kini menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Pemerintahnya mampu menjadikan jumlah penduduk sebagai kekuatan melalui program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Indonesia yang memiliki sekitar 287 juta penduduk juga memiliki potensi besar apabila kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Menurut Frits, sejumlah program pemerintah India layak menjadi referensi bagi Indonesia. Ia mencontohkan penyediaan asuransi kesehatan nasional, bantuan pendapatan langsung bagi petani, pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembiayaan usaha mikro tanpa agunan, subsidi energi surya untuk rumah tangga, hingga jaminan kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan.
“Program-program tersebut secara nyata menyasar kebutuhan dasar masyarakat sehingga mampu berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dalam satu dekade terakhir. Menurut saya, pendekatan seperti ini layak dipelajari,” katanya.
Frits juga mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya masih menyisakan berbagai persoalan dalam implementasi serta penggunaan anggaran negara.
“Kalau kita melihat besarnya anggaran MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah, tentu publik berhak mempertanyakan efektivitasnya terhadap pengurangan kemiskinan. Saya berpandangan anggaran sebesar itu perlu dipastikan benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat miskin,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pengalaman Indonesia saat krisis ekonomi 1998 ketika pemerintah menggelontorkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk penyelamatan sektor perbankan. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting agar kebijakan fiskal ke depan lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat.
“Sejarah menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi harus benar-benar berpihak kepada rakyat. Saya melihat keberhasilan India dalam menjalankan program-program sosial dapat menjadi salah satu referensi bagi Indonesia untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Frits.
Frits berharap pemerintah dapat membuka ruang evaluasi terhadap berbagai program strategis nasional agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.