Wakil Ketua Komite I DPD RI Carel S.P. Suebu Paparkan Strategi Pengawasan Anggaran dalam Webinar NPF

0
71

Jayapura, Malanesianews, – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) New Papua Foundation (NPF) sukses menyelenggarakan diskusi publik secara daring melalui platform Zoom Webinar pada Sabtu (11/4/2026) sore. Mengusung tema strategis “Dampak Efisiensi Anggaran, Papua Dalam Tekanan Ganda,” kegiatan ini menghadirkan para pemangku kebijakan untuk membedah strategi pengelolaan keuangan daerah agar tetap produktif meski di tengah kebijakan penghematan fiskal nasional.

Webinar ini menghadirkan tiga narasumber utama yang memberikan perspektif dari berbagai sudut pandang. Mereka adalah Wakil Ketua Komite I DPD RI, Carel S.P Suebu, S.E; Staf Khusus Gubernur Papua, Dr. M. Rifai Darus, S.H., M.H; serta CEO & Founder NPF, Baharudin Farawowan. Para panelis sepakat bahwa tantangan fiskal saat ini menuntut tata kelola yang lebih transparan agar layanan dasar di daerah terpencil tidak terhambat.

Dalam paparannya, Carel S.P Suebu menekankan bahwa efisiensi harus dipandang sebagai upaya meminimalkan kebocoran dana. “Efisiensi anggaran bertujuan meminimalkan pemborosan dan kebocoran dana guna meningkatkan transparansi. Namun, risikonya adalah terjadinya ketimpangan sosial dan layanan publik terhambat, khususnya di daerah terpencil, jika tidak dilakukan dengan pemetaan yang tepat,” tegasnya dalam diskusi tersebut.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya sinergi pengawasan dari berbagai lini untuk menghadapi tekanan kebijakan pusat. “Kita harus memperkuat pengawasan pemerintahan, pengawasan politik, dan pengawasan masyarakat. Pengawasan politis dilakukan oleh anggota DPR dan DPD asal Dapil Papua, MRP, hingga DPRP, sementara pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat internal dan eksternal seperti BPK,” jelas Carel S.P Suebu dalam narasi kutipannya.

Sebagai penutup, diskusi ini menggarisbawahi krusialnya partisipasi aktif warga dalam mengawal pembangunan di Tanah Papua. “Peran masyarakat sangat kunci, baik melalui LSM, media massa, mahasiswa, maupun tokoh adat. Masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan hasil pembangunan untuk memastikan setiap rupiah anggaran tepat sasaran dan benar-benar menjawab aspirasi publik,” pungkasnya.