Jakarta, Malanesianews – PT Freeport Indonesia (PTFI) pada Oktober 2025 kembali menjadi sorotan, bukan soal akuisisi tambahan saham sebesar 12 persen, tetapi juga terkait isu pergantian Presiden Direktur.
Selama satu tahun kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto telah melaksanakan berbagai program yang dirasakan langsung oleh masyarakat Papua. Karena itu, sudah saatnya di tangan Presiden Prabowo Subianto, Orang Asli Papua (OAP) diberi kepercayaan untuk memimpin PT Freeport Indonesia.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Pertambangan Indonesia (DPN MPI), Dr. Advokat Baharudin Farawowan, S.H., M.H., CMLC, di Jakarta (Jumat, 24/10/2025) menguraikan bahwa perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap Papua sangat signifikan, melalui berbagai program strategis yang diarahkan untuk pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.
“Perhatian Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap Papua sangat signifikan, dengan berbagai program strategis yang diarahkan untuk pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Maka sudah saatnya, melalui tangan beliau, ada Orang Asli Papua menjadi pimpinan utama PT Freeport Indonesia,” ujar Farawowan.
Menurut pria yang juga anggota nasional Perkumpulan Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Indonesia (PERKHAPPI) ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui berbagai kebijakan, salah satunya pengelolaan hasil bumi Papua dari PT Freeport Indonesia.
“Keberpihakan negara terhadap Orang Asli Papua (OAP) menjadi poin penting sebagaimana tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2021. Beragam perubahan aturan telah dilaksanakan. Kami berharap kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto dapat diimplementasikan, salah satunya dengan memberikan kepercayaan kepemimpinan Presiden Direktur PT Freeport kepada putra terbaik Indonesia, Orang Asli Papua, yang telah lama berkarya di PT Freeport demi Tanah Papua, bangsa, dan negara,” ujar CEO & Founder BF Law Firm Jakarta ini.
Farawowan, yang selama ini konsen di bidang hukum pertambangan nasional, menuturkan bahwa sudah lebih dari setengah abad PTFI mengeruk kekayaan Tanah Papua berupa emas, tembaga, dan perak hingga mendunia. Di tengah gemerlap keuntungan miliaran dolar, sudah saatnya Orang Asli Papua (OAP) memegang kendali PT Freeport Indonesia—tanah leluhurnya—demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua.(MCS)
