Jakarta, Malanesianews, – Indonesia secara resmi memulai peran strategisnya sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dalam proses penetapan yang berlangsung di Jenewa, Swiss, Kamis (8/1). Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa posisi ini bukan sekadar simbol diplomasi, melainkan cermin dari komitmen Indonesia untuk melakukan perbaikan substansial dalam penegakan HAM di dalam negeri. Jabatan yang akan diemban oleh Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto Suryodipuro, menjadi bukti pengakuan dunia internasional terhadap kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola HAM global.
Pencapaian bersejarah ini diraih setelah Indonesia memenangkan pemungutan suara di kelompok negara Asia-Pasifik dengan perolehan 34 suara, mengungguli Thailand yang mendapatkan tujuh suara. Keberhasilan ini merupakan buah dari diplomasi intensif yang dilakukan selama setahun terakhir. Dengan pengalaman hampir 80 tahun sebagai negara merdeka, Indonesia kini memegang tanggung jawab besar untuk memimpin forum antarpemerintah yang beranggotakan 47 negara tersebut dalam merespons berbagai krisis dan pelanggaran HAM di seluruh dunia.
Menteri Pigai berharap momentum ini menjadi pemicu bagi seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga sektor swasta, untuk mengubah pola pikir yang lebih berorientasi pada penghormatan martabat manusia. Ia menekankan bahwa transformasi ini harus dilakukan secara kolektif oleh jajaran menteri, TNI, Polri, hingga kepala daerah agar sejalan dengan peran internasional Indonesia. Menurutnya, kepemimpinan di tingkat global harus diiringi dengan aksi nyata dalam membangun peradaban HAM yang kuat di tanah air.
Selama masa jabatannya, Indonesia berkomitmen untuk memimpin jalannya sidang di Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan berimbang. Salah satu agenda internasional yang akan ditangani Indonesia dalam waktu dekat meliputi persoalan HAM di Venezuela serta isu-isu darurat lainnya. Melalui mandat ini, Kementerian Luar Negeri RI memastikan bahwa Indonesia akan terus aktif memajukan agenda HAM global sekaligus memastikan suara negara-negara berkembang tetap terdengar dalam forum multilateral tersebut.