Jakarta, Malanesianews, – Dalam bentuk dukungan pemerintah untuk penyelenggaraan Pemilu 2024, Kantor Staf Presiden menyatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

“Perppu tersebut merupakan bentuk dukungan penuh pemerintah untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan lancar,” kata Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani melalui keterangan tertulis di Jakarta.

Jaleswari menyampaikan pembentukan 4 Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah papua membawa konsekuensi perlunya penyesuaian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, antara lain terkait lingkup daerah pemilihan, alokasi kursi DPR RI dan DPD, anggota DPRD, serta kelembagaan penyelenggara pemilu.

Menurutnya, pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu telah bersepakat untuk mengeluarkan Perppu dalam penyesuaian UU Pemilu tersebut.

Perppu diperlukan karena jika melalui revisi normal UU Pemilu akan berjalan lama dan bisa melebar ke banyak isu.

“Pemerintah berharap Perppu Nomor 1 Tahun 2022 yang kemarin diundangkan dapat menjadi pedoman penyelenggara pemilu untuk mengelola tahapan dengan baik. Pemerintah akan terus memberikan dukungan kesuksesan pelaksanaan pemilu 2024,” kata Jaleswari.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu untuk mengakomodasi sejumlah regulasi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan Pemilu 2024.

Anggota KPU RI Idham Holik menyatakan pihaknya sudah menerima Perppu Pemilu dan akan segera menerbitkan Perubahan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 untuk menyelaraskan dengan ketentuan dalam Perppu tersebut.