Jayapura, Malanesianews, – Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen meningkatkan kualitas hidup warganya melalui percepatan pembangunan infrastruktur permukiman yang dijadwalkan mulai berjalan pada Maret 2026. Dalam program ini, pemerintah menargetkan pembangunan lima unit rumah susun (rusun) baru serta renovasi terhadap 2.100 unit rumah tinggal. Langkah masif ini diambil sebagai solusi konkret untuk mengatasi kekurangan hunian layak serta menjawab tingginya kebutuhan papan di wilayah Bumi Cendrawasih.
Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menjelaskan bahwa proyek ini merupakan implementasi nyata dari hasil Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan bersama pemerintah pusat. Untuk pembangunan rusun, lokasi akan difokuskan pada tiga titik strategis, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom. Pemilihan model hunian vertikal dianggap sebagai strategi paling efektif untuk mengatasi keterbatasan lahan di kawasan perkotaan yang populasi penduduknya terus meningkat.
Tingginya urgensi penyediaan rumah di Papua juga dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, di mana satu rumah sering kali dihuni oleh beberapa generasi sekaligus. Fenomena ini menyebabkan kepadatan hunian yang cukup tinggi, sehingga pemerintah merasa perlu mempercepat berbagai skema bantuan, mulai dari subsidi hingga perbaikan rumah tidak layak huni. Melalui komitmen ini, Pemprov Papua berupaya memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap tempat tinggal yang lebih sehat dan manusiawi.
Sebagai penutup, Gubernur berharap sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat dapat terus terjaga demi keberlanjutan program nasional di sektor perumahan. Percepatan ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian dari visi besar untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara bertahap. Dengan kolaborasi lintas sektor, diharapkan tantangan pemukiman di Papua dapat teratasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.