Jayapura, Malanesianews, – Pemerintah Indonesia tengah menjajaki peluang untuk memperbesar porsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah (Pemda) Papua di PT Freeport Indonesia. Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan keterlibatan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, telah mengonfirmasi adanya rencana peningkatan porsi saham bagi masyarakat Papua.
Meskipun rencana ini sudah dipastikan, Rosan Roeslani menyatakan bahwa detail mengenai skema dan besaran angka tambahan saham tersebut masih dalam tahap pengkajian. Terkait isu yang beredar mengenai potensi penambahan hingga 12%, pihak Danantara belum memberikan angka pasti. “Nanti porsi daerah harus kita tambahkan, tapi detailnya kita lihat nanti,” ujar Rosan saat memberikan keterangan di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (8/1/2026).
Wacana ini sebelumnya telah menjadi pembahasan serius dalam pertemuan Presiden bersama Komite Percepatan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) serta para gubernur di tanah Papua. Ketua KEPP-OKP, Velix Wanggai, mengungkapkan bahwa Presiden meminta skema divestasi segera dikaji agar hak sebesar 10% bagi orang asli Papua dapat terakomodasi dengan baik. Proses ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerangka anggaran yang tepat.
Guna merealisasikan rencana tersebut, koordinasi intensif akan dilakukan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Proses teknis kepemilikan saham ini nantinya akan difasilitasi melalui PT Papua Divestasi Mandiri sebagai badan usaha milik pemerintah provinsi. Dalam waktu dekat, pihak daerah berencana menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk merumuskan langkah tindak lanjut yang akan dilaporkan kembali kepada pemerintah pusat.