Jayapura, Malanesianews, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua secara resmi meluncurkan sistem pembayaran retribusi daerah berbasis digital. Inisiatif ini memungkinkan masyarakat untuk menunaikan kewajiban retribusi menggunakan alat pembayaran non-tunai, seperti mesin Electronic Data Capture (EDC) dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) melalui Bank Papua. Kebijakan ini merupakan langkah strategis Pemprov dalam rangka meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta mengoptimalkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Asisten II Sekretaris Daerah (Setda) Papua, Setiyo Wahyudi, yang meresmikan peluncuran sistem ini di Jayapura pada hari Kamis minggu lalu, menekankan pentingnya digitalisasi. Menurutnya, adopsi pembayaran non-tunai menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa sistem ini menjamin setiap transaksi retribusi tercatat secara akurat dan real-time, sehingga secara signifikan meminimalkan risiko kesalahan pencatatan atau ketidaksesuaian nominal pembayaran. “Pembayaran digital menjamin proses yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Nominal yang dibayarkan akan langsung sesuai dengan kewajiban tanpa terkendala urusan uang pecahan,” tutur Setiyo.
Lebih lanjut, Setiyo menambahkan bahwa fokus utama penerapan sistem non-tunai ini adalah untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kemudahan mekanisme pembayaran yang lebih terbuka dan efisien, diharapkan kepatuhan dan kenyamanan masyarakat dalam membayar retribusi akan meningkat. Langkah ini juga dilihat sebagai lompatan besar karena sejalan dengan tren global di mana hampir seluruh transaksi ke depan akan beralih ke sistem non-tunai. “Digitalisasi merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan PAD, sebagai fondasi penting bagi stabilitas fiskal daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Operasional Bank Papua, Isak Wopari, menggarisbawahi bahwa inovasi ini tidak hanya sejalan dengan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT), tetapi juga menjadi penopang agenda transformasi ekonomi berbasis digital di Papua. Kolaborasi antara Bank Papua dan Pemprov Papua ini dinilai strategis karena memungkinkan pencatatan transaksi yang akurat dan real-time, yang pada akhirnya memperkuat fondasi fiskal daerah dan meningkatkan kenyamanan masyarakat. Isak menyimpulkan, semakin transparan dan efisien sistem pembayaran retribusi, maka semakin kuat pula dorongan positif terhadap iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat Papua secara keseluruhan.