Jayapura, Malanesianews, – Persoalan mendasar masyarakat Papua mengenai lamanya waktu tempuh antarwilayah kini menjadi fokus utama kebijakan Gubernur Mathius D. Fakhiri. Meskipun secara geografis jarak antarkabupaten tidak terlalu jauh, medan yang sulit sering kali memaksa perjalanan ditempuh hingga berhari-hari, yang berakibat pada mahalnya harga barang dan distribusi yang lambat.
“Inilah yang menjadi titik berangkat konsep konektivitas Papua yang digagas Gubernur,” ungkap Rifai Darus Juru Bicara Gubernur Papua, Selasa (27/01/2026).
Pemerintah Provinsi Papua kini mengalihkan fokus pada integrasi moda transportasi darat dan laut sebagai solusi paling rasional untuk mengangkut penumpang dan logistik dalam volume besar. Strategi ini bukan sekadar mengejar pembangunan fisik, melainkan sebuah upaya sistematis untuk mengefisienkan waktu hidup masyarakat.
“Konektivitas tidak dipahami sekadar sebagai pembangunan infrastruktur, melainkan sebagai strategi memperpendek jarak tempuh dan menurunkan beban biaya hidup,” ujar Rifai.
Secara teknis, jalan-jalan penghubung antarkabupaten akan dioptimalkan sebagai jalur utama pergerakan ekonomi yang menyambungkan sentra produksi dengan pasar. Di sisi lain, transportasi laut akan diperkuat sebagai tulang punggung penghubung wilayah pesisir melalui sistem port to port yang terintegrasi dengan jaringan jalan darat.
“Pelabuhan tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan jaringan jalan darat melalui konektivitas yang terencana dan berjadwal,” jelas Rifai.
Target yang dipatok pun sangat konkret, salah satunya adalah efisiensi rute Jayapura-Biak yang diharapkan dapat ditempuh hanya dalam satu hari dengan kepastian jadwal. Penghematan waktu ini diyakini akan secara otomatis menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi beban rakyat. “Kunci utama konsep ini terletak pada integrasi sistem, bukan pada banyaknya proyek,” tegas Rifai, seraya menambahkan bahwa sinkronisasi jadwal angkutan sangat penting untuk keberlanjutan rantai logistik.
Program ambisius ini dijadwalkan mulai diimplementasikan secara penuh pada tahun 2026 mendatang. Keyakinan pemerintah ini diperkuat oleh kesuksesan uji coba program Mudik Bebas Nataru 2025-2026 yang baru saja dilaksanakan.
“Konsep konektivitas ini bukan tentang membangun yang paling mahal, melainkan membangun yang paling tepat dan berdampak bagi rakyat,” tutup Rifai.