Jakarta, Malanesianews, – Hari ini, 9 Desember 2025, dunia memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), sebuah tanggal yang memiliki pijakan historis signifikan. Tanggal ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menandai diadopsinya Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) pada tahun 2003. UNCAC merupakan instrumen global yang mengikat negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, untuk menerapkan standar pencegahan dan penindakan korupsi. Peringatan Hakordia tahun ini, yang dipusatkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tidak hanya sekadar seremonial, tetapi menjadi penegasan kembali komitmen Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global untuk menjalankan mandat UNCAC dan menjadikan integritas sebagai budaya.
Dengan mengusung tema nasional “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”, Hakordia 2025 menjadi pengingat bahwa upaya pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab kolektif. Puncak acara di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, hari ini diisi dengan berbagai kegiatan yang merefleksikan prinsip-prinsip UNCAC, yaitu pencegahan, penindakan, pemulihan aset, dan kerja sama internasional. Dalam konteks nasional, keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian, merupakan perwujudan dari implementasi pasal-pasal dalam konvensi PBB tersebut, khususnya yang menyangkut pembentukan badan antikorupsi independen.
KPK memanfaatkan momentum Hakordia 2025 dengan merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, sebuah instrumen penting yang digunakan untuk memetakan risiko korupsi di seluruh instansi pemerintah—sejalan dengan amanat UNCAC mengenai upaya pencegahan yang terukur dan berbasis data. Selain itu, pameran inovasi pelayanan publik dan integritas yang digelar di lokasi peringatan menunjukkan perkembangan nyata dari upaya Indonesia dalam menutup celah-celah korupsi sistemik. Peringatan ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi masif kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi yang bertentangan dengan semangat reformasi dan pembangunan nasional.
Partisipasi aktif seluruh komponen bangsa, mulai dari sektor publik, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil, diakui sebagai kunci utama dalam menyukseskan implementasi UNCAC di Indonesia. Melalui peringatan Hakordia 2025, momentum ini diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas di semua lini, serta memperkuat sistem antikorupsi nasional secara berkelanjutan. Upaya kolektif ini penting untuk memastikan bahwa cita-cita Indonesia untuk menjadi negara yang bersih dari praktik rasuah dapat terwujud seutuhnya, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.