Jayapura, Malanesianews, – Lembaga Swadaya Masyarakat New Papua Foundation (LSM NPF) akan menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Menyoal Efisiensi Anggaran di Papua: Dampak, Tantangan, dan Strategi Masa Depan”. Langkah ini diambil menyusul kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mulai berdampak pada ruang fiskal di daerah, termasuk Papua.
Koordinator Kegiatan Diskusi Publik NPF, Mahfudz, menyatakan bahwa diskusi ini krusial untuk membedah bagaimana pemotongan belanja operasional kementerian dan lembaga memengaruhi kualitas pelayanan publik di Bumi Cendrawasih.
“Masyarakat perlu tahu apakah efisiensi ini akan mengganggu layanan kesehatan dan pendidikan, atau justru menjadi momentum bagi Papua untuk mandiri secara fiskal melalui peningkatan PAD,” ungkap Mahfudz dalam keterangannya di Sekretariat NPF, Sentani, Jayapura, Sabtu (4/4/2026).
Diskusi ini dirancang dengan mempertemukan perspektif kebijakan nasional dan realitas lokal. NPF mengundang pembicara nasional dan daerah. Diskusi ini dilaksanakan secara online dan bersifat terbuka untuk umum, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu pekan depan.
NPF mengajak seluruh komponen masyarakat untuk hadir secara daring dan memberikan aspirasi. “Jangan sampai efisiensi anggaran justru mengorbankan hak-hak dasar rakyat Papua. Suara kita harus didengar dalam perumusan kebijakan ini,” tutup Mahfudz. (MCS)