Menteri Bahlil dan Gubernur Papua Bertemu, Bahas Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI)

0
77

Jayapura, Malanesianews, – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara resmi menerima kunjungan Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, di kantornya pada Rabu (21/1/2026). Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Bahlil menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan langkah krusial untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun detail spesifik pembicaraan belum diungkap secara menyeluruh, koordinasi ini dipandang sebagai tindak lanjut strategis dari arahan Presiden terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah timur Indonesia.

Pertemuan ini menjadi sangat signifikan karena berkaitan erat dengan rencana divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Sebelumnya, pada akhir tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembahasan mengenai skema pengalihan 10% saham yang menjadi hak masyarakat adat Papua. Melalui badan usaha PT Papua Divestasi Mandiri, pemerintah daerah tengah bersiap melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mematangkan tata kelola kepemilikan tersebut agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh penduduk lokal.

Selain urusan tambang, koordinasi ini juga mencakup pembenahan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang ditargetkan mencapai angka Rp 12 triliun. Presiden Prabowo dalam arahannya menekankan pentingnya kualitas tata kelola APBD yang transparan dan bebas kebocoran. Fokus pembangunan ke depan tidak hanya terpaku pada sektor industri, tetapi juga mencakup pemetaan agenda strategis nasional serta penataan regulasi guna memecahkan berbagai hambatan birokrasi di Tanah Papua.

Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama dalam misi percepatan pembangunan ini. Pemerintah berencana membangun sekolah unggulan terintegrasi dan menangani sekitar 700 ribu anak yang belum mendapatkan akses pendidikan di Papua. Tak hanya itu, infrastruktur kesehatan juga akan diperkuat melalui rencana pembangunan 24 rumah sakit unggulan di berbagai wilayah otonom baru, guna memastikan standar pelayanan publik yang lebih merata di seluruh pelosok Papua.