Jayapura, Malanesianews, – Sekretaris Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan dan Keamanan, Hermes Hein Ohee, mendesak Kapolda Papua segera menertibkan anggotanya yang diduga terlibat dalam intervensi proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, khususnya setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 6 Agustus 2025.
Ohee menilai keterlibatan oknum aparat kepolisian dalam proses politik di Papua sudah menjadi rahasia umum dan bersifat masif. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya mencoreng netralitas institusi kepolisian, tetapi juga berpotensi memicu konflik horizontal antarpendukung pasangan calon.
“Intervensi aparat kepolisian seperti ini akan berdampak panjang dan bisa berujung pada konflik antarpendukung kedua paslon. Rakyat sudah menyalurkan aspirasinya, siapapun yang terpilih itulah pilihan rakyat. Lalu urusan apa polisi ikut campur?” tegas Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR Papua itu.
Ia menegaskan, praktik intervensi yang dilakukan aparat bisa merusak demokrasi di Tanah Papua serta mengganggu stabilitas keamanan. Ohee pun mengingatkan agar semua pihak menghormati hasil pemilu sesuai pilihan rakyat.
Lebih lanjut, Hermes Ohee mengungkapkan pihaknya memiliki cukup bukti terkait dugaan keterlibatan sejumlah anggota kepolisian. Bukti-bukti tersebut akan segera dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami punya bukti cukup. Ini bukan sekadar tuduhan. Demokrasi harus dilindungi dari segala bentuk intervensi, termasuk dari aparat,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Ohee juga menyinggung istilah Parcok yang ia sebut sebagai kelompok atau pihak-pihak yang menjadi “penjajah demokrasi” di Papua.
“Parcok itu nyata. Mereka ada dan sedang bekerja untuk merusak tatanan demokrasi. Kita tidak boleh diam,” tandasnya.
Ohee berharap Kapolda Papua merespons serius desakan ini demi menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di Bumi Cenderawasih.
