Jayapura, Malanesianews, – Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua) tengah mempersiapkan agenda besar, salah satunya adalah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri perayaan Natal di Papua. Rencana undangan tersebut, bersamaan dengan usulan strategis lainnya, akan disampaikan langsung kepada Presiden dalam sebuah pertemuan Komite yang dijadwalkan berlangsung pada pekan depan. Anggota Komite Eksekutif, Yanni, menyatakan harapannya agar kehadiran Presiden tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga sebagai simbol dukungan moral dan penegasan komitmen negara terhadap pembangunan di Papua.
Selain mengundang Presiden, Yanni menekankan pentingnya pengumuman penobatan resmi Papua sebagai Tanah Injili yang Diberkati oleh Kepala Negara. Menurutnya, gelar tersebut akan memberikan identitas kultural yang khas bagi Papua, setara dengan julukan yang disematkan pada Aceh atau Bali, sekaligus menegaskan integrasi antara nilai keagamaan dan kebangsaan. Yanni menjelaskan bahwa pengakuan ini merupakan penegasan sikap negara terhadap keberagaman, mencerminkan esensi Bhinneka Tunggal Ika dengan memberi ruang bagi kekhasan identitas lokal, tanpa mengurangi hak komunitas agama lain yang hidup berdampingan di wilayah tersebut.
Dalam konteks penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus), Yanni juga kembali mengemukakan gagasan kontroversial terkait skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) Otsus. Ia berargumen bahwa model transfer langsung ke rekening Orang Asli Papua (OAP) berusia 17 tahun ke atas dapat meminimalkan risiko kebocoran anggaran yang selama ini terjadi akibat tata kelola pemerintahan yang belum optimal. Yanni menolak anggapan bahwa pemberian uang tunai akan menciptakan ketergantungan atau disalahgunakan, seraya menanggapi skeptisisme terhadap pendekatan ini. Ia menegaskan, pendekatan pembangunan berbasis proyek (“memberi pancing”) telah dilakukan selama 24 tahun dengan anggaran mencapai sekitar Rp 200 triliun, namun hasilnya belum optimal, sehingga perlu dicoba pendekatan baru melalui BLT agar masyarakat merasakan manfaat langsung untuk mengangkat kualitas hidup mereka.
Lebih lanjut, Yanni turut menyoroti isu lingkungan dan ancaman bencana alam di Papua. Mengacu pada kejadian banjir besar di wilayah Sumatera, ia mengingatkan bahwa Papua juga berpotensi mengalami bencana serupa, mengingat pernah terjadi banjir bandang dan longsor di Jayapura, Manokwari, dan Pegunungan Arfak. Yanni menegaskan perlunya penindakan tegas terhadap kegiatan ilegal seperti illegal logging, illegal mining, dan illegal fishing yang menurutnya masih terjadi dan berpotensi merusak “surga terakhir di bumi” tersebut. Ia mengajak semua pihak untuk mengawasi ketamakan dan perusakan alam demi menyelamatkan habitat dan generasi masa depan Papua.