Jayapura, Malanesianews, – CEO sekaligus Founder New Papua Foundation (NPF), Baharudin Farawowan, menyoroti maraknya kebijakan efisiensi yang diambil pemerintah di berbagai lini. Ia mengingatkan agar langkah penghematan tersebut tidak mengorbankan hak-hak dasar dan martabat masyarakat.
Baharudin menilai, narasi efisiensi yang setiap hari muncul di ruang publik seringkali hanya dimaknai sebagai pemangkasan anggaran secara teknis. Padahal, menurutnya, efisiensi yang tepat seharusnya tetap berpijak pada nilai keadilan.
“Efisiensi tidak boleh dimaknai sempit sebagai sekadar penghematan, melainkan harus tetap berpijak pada keadilan dan keberpihakan kepada rakyat,” ujar Baharudin dalam keterangannya saat di konformasi di Jayapura, Selasa (31/3/2026).
Ia juga mengkritik adanya jurang pemisah antara janji kampanye yang menjanjikan kesejahteraan dengan realitas kebijakan saat ini yang justru mempersempit ruang gerak ekonomi rakyat. Ia menyebut kondisi ini membuat rakyat seolah dipaksa terus “berpuasa” meski tekanan ekonomi kian meningkat.
Salah satu poin yang ditekankan oleh pimpinan New Papua Foundation ini adalah dampak dari pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap staf pemerintah di level paling bawah. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut membawa konsekuensi sosial yang nyata, yakni meningkatnya angka pengangguran.
“Di saat rakyat sedang berjuang menghadapi tekanan ekonomi, negara seharusnya hadir sebagai pelindung dan penguat, bukan justru menambah beban baru,” tegasnya.
Baharudin mendorong pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang lebih bijak dan memiliki “hati”. Ia menekankan bahwa fungsi pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja dan memastikan warga memiliki harapan untuk hidup layak.
“Efisiensi sejati bukan tentang memangkas tanpa arah, melainkan tentang menata dengan hati agar setiap kebijakan tetap menjaga martabat manusia dan masa depan bangsa,” tutupnya.