Jakarta, Malanesianews, – Lembaga Swadaya Masyarakat New Papua Foundation (NPF) beraudiensi langsung dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., di Ruang Kerja Menteri Agama, Jakarta, pada Kamis (26/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ceo & Founder NPF Baharudin Farawowan memaparkan visi besar bertajuk “Akselerasi Penguatan Institusi Keagamaan dan Transformasi Sumber Daya Manusia” sebagai respons atas pemekaran wilayah di Tanah Papua. Baharudin mengajukan tujuh program strategis, di mana poin utama yang ditekankan adalah mendesak percepatan pembentukan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama di empat Daerah Otonom Baru (DOB) serta memohon adanya kebijakan afirmasi bagi Putra Daerah Asli Papua (OAP) dalam penunjukan Kepala Kanwil di Provinsi-Provinsi tersebut.
Selain penguatan struktural, NPF juga meneruskan aspirasi terkait peningkatan sumber daya manusia melalui usulan transformasi Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Sentani menjadi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Jayapura. Selain itu permohonan dukungan perluasan lahan IAIN Fattahul Muluk Papua.
Dalam Pembangunan fisik dan mental, antara lain NPF meneruskan aspirasi dari Panitia Pembangunan Gereja Katolik Paroki Sang Penebus di Sentani Kota tentang permohonan mereka beberapa tahun lalu yang belum di jawab Kementerian agama, Rehabilitasi Gereja Ebenhezer Yonif 751 Sentani hingga usulan rehab Masjid/Musolla di Papua.
Aspirasi sosial seperti pemberdayaan UMKM umat Kristiani dan bantuan panti asuhan binaan NPF juga menjadi bagian dari agenda yang diajukan agar mendapat dukungan nyata dari Kementerian Agama.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Menteri Agama Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A. memberikan penjelasan mendalam mengenai progres administratif yang sedang berjalan. Terkait pembentukan Kanwil di empat DOB Papua, beliau mengungkapkan adanya kendala lintas kementerian.
“Terkait Kanwil di provinsi baru, secara internal di Kementerian Agama sebenarnya sudah selesai. Namun, prosesnya belum tuntas di Kemenpan-RB, Kemenkeu, dan Bappenas karena mereka yang menyiapkan anggaran dan strukturnya. Kemenag tidak ada anggaran untuk itu, tugas kami adalah terus mendesak agar segera direalisasikan,” ujar Menag.
Kabar positif juga disampaikan Menag mengenai transformasi pendidikan keagamaan di Papua.
“Untuk peningkatan status STAKPN Jayapura menjadi IAKN Jayapura akan menjadi perhatian. Namun, saat ini posisinya masih harus dicek kembali secara teknis sebelum benar-benar diresmikan,” ungkap Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A.
Sementara itu, terkait aspirasi dari Panitia Pembangunan Gereja Katolik Paroki Sang Penebus di Sentani Kota,kepada Baharudin Farawowan dan NPF yang hadir Menteri Agama langsung mengarahkan segera berkoordinasi secara teknis dengan Bimas Kristen Katolik.
“Untuk urusan pembangunan gereja tersebut, silakan segera bertemu dengan Ditjen Bimas Katolik untuk pembahasan teknisnya,” pungkas beliau seraya mengapresiasi peran aktif NPF dalam mengawal pembangunan di Papua. (KU)