Jayapura, Malanesianews, – Perbedaan utama antara pemimpin militer dan sipil terletak pada sumber kekuasaan, fokus tugas, dan gaya kepemimpinan. Pemimpin militer mendapatkan kekuasaan melalui hierarki militer dan fokus pada pertahanan negara serta operasi militer, sementara pemimpin sipil mendapatkan kekuasaan melalui sistem politik dan fokus pada pelayanan masyarakat dan pembangunan negara.
Hal inilah yang membuat kandidat militer (TNI/Polri) kurang mendapatkan tempat dalam konstelasi Pemilu Indonesia, misalkan Pilkada Se-Tanah Papua tahun 2024 semuanya dimenangkan oleh kekuatan sipil, bahkan yang berpangkat jenderal sekalipun tumbang di Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua yang dimenangkan oleh Benhur Tomi Mano (BTM).
Kehadiran aparat keamanan dan operasi militer di Tanah Papua, meskipun bertujuan untuk menjaga keamanan di masa lalu, kadang menimbulkan rasa cemas dan trauma bagi masyarakat, inilah fakta yang sama-sama kita rasakan sebagaimana hasil Pilkada 2024.
Dinamika Papua berkepanjangan telah menyebabkan hilangnya kepercayaan pada pemerintah pusat dan aparat keamanan, serta memperburuk ketegangan sosial bahkan sampai pada konteks pemilu, rakyat Papua enggan memilih calon yang berbau “Titipan Jakarta”.
Dari pilkada ke pilkada, kepemimpinan sipil di Papua masih dianggap populis karena fokus pada pelayanan masyarakat, pembangunan negara di berbagai bidang (ekonomi, sosial, budaya, politik), dan pembuatan kebijakan publik yang berdampak luas bagi masyarakat. Mereka lebih berpengalaman dalam tata kelola pemerintahan bukan karena tongkat komando.
Lihatlah Benhur Tomi Mano (BTM) yang mewakili kalangan sipil, maju Pilkada bersumber dari kekuatan rakyat Papua, telah terlatih memperoleh kekuasaan melalui proses politik, dua kali terpilih menjadi Wali Kota Jayapura dan sekali terpilih menjadi anggota DPR RI, namun mundur kemudian maju sebagai Gubernur Papua dan kembali lagi terpilih menjadi pemenang di Pilkada Papua 2024. Semua kemenangan BTM ini didasarkan pada mandat rakyat Papua atau legitimasi dari sistem politik yang berlaku di Indonesia..!
Jayapura, 23 Juli 2025
Penulis
Baharudin Farawowan
