Jayapura, Malanesianews, – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menekankan pentingnya pembaruan dan akurasi data mengenai Orang Asli Papua (OAP) serta para pengusaha lokal sebagai fondasi utama pembangunan. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Papua di Jayapura pada Jumat (9/1). Gubernur menegaskan bahwa data yang valid merupakan syarat mutlak agar kebijakan afirmatif dan perencanaan ekonomi di masa depan dapat tepat sasaran dan inklusif.
Dalam audiensi yang berlangsung di Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua meminta BPS untuk lebih intensif dalam mendistribusikan informasi statistik secara berkala. Fakhiri menilai bahwa ketersediaan data yang terperinci akan sangat membantu pemerintah dalam menyusun program-program strategis. Menurutnya, tanpa basis data yang kuat, upaya pemerintah dalam memajukan perekonomian daerah tidak akan berjalan maksimal.
Merespons permintaan tersebut, Kepala BPS Papua, Adriana Helena Carolina, menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dan memberikan dukungan penuh. Ia mengungkapkan bahwa BPS tengah mempersiapkan Sensus Ekonomi yang dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juli 2026. Sensus ini bertujuan untuk memetakan struktur ekonomi di Papua secara menyeluruh, mulai dari level UMKM hingga perusahaan berskala besar.
Proses pendataan tersebut direncanakan akan dipublikasikan secara resmi pada Oktober 2026. Guna memastikan kesuksesan agenda besar ini, BPS mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar petugas di lapangan dapat menjangkau seluruh pelosok wilayah Papua. Data hasil sensus ini nantinya diharapkan menjadi instrumen kunci bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih akurat bagi masyarakat.