Jakarta, Malanesianews, – Program Presiden Prabowo tentang Pembekalan Kepala Daerah merupakan kegiatan pemberian materi, pelatihan, dan arahan kepada para kepala daerah terpilih guna meningkatkan pemahaman serta kapasitas mereka dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai pemimpin daerah. Pembekalan ini bertujuan untuk menyelaraskan visi dan program kerja pemerintah pusat dengan daerah, membangun sinergi antara keduanya, serta meningkatkan wawasan kebangsaan.
Menurut Ketua Tim Hukum BTM-CK, Baharudin Farawowan, maksud tersirat dalam pembekalan kepala daerah di antaranya adalah pentingnya bersikap netral dalam Pilkada. Artinya, kepala daerah adalah milik semua golongan dan harus berlaku adil bagi semua.
“Gubernur, bupati, dan wali kota harus bersikap tidak memihak serta tidak terlibat dalam mendukung atau menentang salah satu pasangan calon yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah. Mereka harus menjalankan tugas mereka secara profesional dan adil, tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu,” ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa program Presiden Prabowo ini sangat baik untuk memastikan para kepala daerah memahami tugas pokok dan fungsi mereka. Sebaliknya, menurutnya, akan menjadi keliru jika kepala daerah justru sibuk mengurusi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua dan melupakan tugas utama mereka.
“Kalau demikian, maka perlu diusulkan kembali kepada Presiden Prabowo agar mereka ikut pembekalan ulang di Magelang,” tambah Baharudin.
(MCS)
