Jakarta, Malanesianews, – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi meluncurkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 di Jakarta, Jumat (19/12). Pembaruan ini merupakan langkah strategis untuk menggantikan KBLI 2020 guna memastikan pencatatan aktivitas ekonomi nasional tetap sejalan dengan dinamika global. Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa standar baru ini mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revisi 5 yang direkomendasikan PBB, sehingga data ekonomi Indonesia memiliki keterbandingan yang kuat di level internasional.
Struktur KBLI 2025 mengalami perluasan signifikan untuk menangkap fenomena ekonomi terbaru yang sebelumnya belum terakomodasi. Kini terdapat 22 kategori (A-V), bertambah satu kategori dari versi sebelumnya, yang mencakup 1.560 kelompok usaha. Beberapa sektor baru yang kini mendapatkan klasifikasi khusus antara lain jasa intermediasi platform digital, produsen barang tanpa pabrik (Factoryless Goods Producers), industri kreatif seperti podcast dan streaming, hingga aktivitas penangkapan karbon dan energi terbarukan.
Penyusunan instrumen ini dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan lintas sektor, terbukti dari adanya 1.164 usulan yang masuk dari 30 kementerian dan lembaga. Langkah pembaruan berkala setiap lima tahun ini tidak hanya bertujuan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis baru, tetapi juga untuk menyelaraskan diri dengan sistem klasifikasi global lainnya seperti Harmonized System. Hal ini memastikan bahwa setiap pergeseran dalam pola produksi dan distribusi di Indonesia dapat terpotret secara akurat dan responsif terhadap perubahan zaman.
Ke depannya, KBLI 2025 akan menjadi fondasi utama dalam berbagai sistem tata kelola dan statistik nasional. Perannya mencakup implementasi operasional Sensus Ekonomi 2026, sistem perizinan berusaha terintegrasi (Online Single Submission atau OSS), hingga laporan perbankan dan keuangan berkelanjutan. Dengan klasifikasi yang lebih detail dan modern, pemerintah berharap perumusan kebijakan ekonomi dan pemantauan sektor industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.