Jakarta, Malanesianews, – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengadakan pertemuan penting dengan seluruh kepala daerah se-Papua pada pekan depan, diperkirakan sekitar pertengahan Desember 2025. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membenarkan informasi ini di Jakarta pada Kamis menyebutkan bahwa pertemuan tersebut juga akan melibatkan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Selain para gubernur, bupati, dan wali kota dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota di Papua, acara ini juga akan dihadiri oleh para menteri koordinator serta menteri-menteri terkait, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa agenda utama pertemuan tersebut adalah mendengarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo. Tito menuturkan, ia mendapatkan konfirmasi mengenai rencana pertemuan yang akan dilaksanakan minggu depan ini dari Menteri Sekretaris Kabinet, Bapak Teddy Indra Wijaya. Arahan resmi dari kepala negara ini akan menjadi mandat dan pedoman utama bagi Komite Percepatan Pembangunan Papua dalam menjalankan tugas mereka, menegaskan bahwa arahan Presiden akan menentukan langkah-langkah strategis yang harus dikerjakan komite untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah timur Indonesia tersebut.
Lebih lanjut, Tito Karnavian menggarisbawahi enam bidang fokus utama yang diprioritaskan untuk percepatan pembangunan Papua, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, keamanan, dan ketertiban. Mendagri menambahkan, instrumen pemerintah yang dibentuk untuk mewujudkan fokus ini adalah Komite Percepatan Pembangunan Papua, yang telah dilantik oleh Presiden. Komite ini akan bertugas mengharmonisasi seluruh program dari kementerian/lembaga di pusat dengan kebutuhan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Papua.
Sebagai salah satu anggota pengarah dalam komite, Mendagri Tito Karnavian juga menyatakan komitmennya untuk berkoordinasi erat, terutama dalam menangani isu-isu daerah. Tito berencana meminta komite untuk bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, khususnya yang terkait dengan masalah yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Papua. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga legislatif ini diharapkan dapat memastikan bahwa percepatan pembangunan berjalan efektif, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.