Jakarta, Malanesianews, – Badan Informasi Geospasial (BIG) secara resmi telah meluncurkan pemutakhiran Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) edisi tahun 2025. Kepala BIG, M. Aris Marfai, menyatakan bahwa peta terbaru ini membawa sejumlah kebaruan penting, terutama terkait dengan penentuan batas wilayah kedaulatan Indonesia dengan negara-negara tetangga, serta pembaruan lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Peluncuran ini, yang dilakukan pada hari Rabu, 10 Desember 2025, ditekankan sebagai upaya untuk meningkatkan literasi geospasial dan memberikan gambaran utuh mengenai letak strategis Indonesia, selain berfungsi sebagai produk kartografi semata.
Menurut Aris Marfai, Peta NKRI edisi 2025 tidak hanya memuat informasi kewilayahan di darat dan laut—meliputi perairan pedalaman, laut teritorial, dan perairan kepulauan—tetapi juga secara jelas menyajikan hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), zona tambahan, dan landas kontinen. Dalam keterangannya, beliau menekankan kembali status Indonesia sebagai negara kepulauan besar yang disatukan oleh lautan, membentang dari Sabang hingga Merauke dan Miangas hingga Rote, dengan total $17.380$ pulau. Pembaruan peta ini dipandang krusial untuk aspek pertahanan, keamanan negara, dan pemahaman keruangan NKRI secara keseluruhan.
Konsistensi informasi geospasial menjadi alasan utama pembaruan ini, sejalan dengan perkembangan terkini di berbagai sektor. Sejumlah pemutakhiran fitur geografis yang signifikan terdapat pada peta NKRI 2025, termasuk penetapan titik IKN sebagai calon ibu kota negara dan penambahan jumlah provinsi menjadi 38. Selain itu, ada pembaruan mengenai batas darat dengan Malaysia, mencakup Area II (B-C) dan Area III (C-D), yang didasarkan pada nota kesepahaman (MoU) Nomor 32, 33, dan 34 yang dikeluarkan antara tahun 2019 hingga 2025. Pemutakhiran batas darat dengan Papua Nugini juga dilakukan berdasarkan deklarasi bersama tahun 2019, menggunakan hasil pengukuran 52 meridian monumen (MMs) dengan World Geodetic System 1984.
Selain batas negara, peta ini juga diperkaya dengan pemutakhiran administrasi di enam provinsi baru di Papua, serta pembaruan infrastruktur dan geografi. Ini mencakup status bandara sesuai Keputusan Menteri Perhubungan tahun 2025, pemutakhiran ruas jalan tol di berbagai pulau besar, dan penambahan sepuluh gunung bawah laut yang baru teridentifikasi. Gunung-gunung bawah laut ini tersebar di berbagai perairan, seperti Pagai, Jogo Jagat, dan Siratmaya di Samudra Hindia, serta Kawio Barat, Naung, Banua Wuhu, Maselihe, Baruna Komba, Taung, dan Rara Moko yang berada di Laut Sulawesi, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Selatan.