Jakarta,Malanesianews,- Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua adalah lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini bertugas mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Tanah Papua.
Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua dan Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 8 Oktober 2025. Pelantikan ini menandai langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan di Tanah Papua.
Ceo & Founder LSM New Papua Foundation (NPF) Baharudin Farawowan saat dimintai tanggapan menyampaikan sudah terlalu banyak Lembaga sejenis yang mengurusi Tanah Papua dan saking banyaknya sampai akhir masa tugas belum nampak hasilnya.
“ Sejak lahirnya Otsus Papua tahun 2001 banyak sekali lembaga yang mengurusi Tanah Papua lihat saja seperti Desk Papua di Bapenas ,Desk Papua di Kemendagri,kemenkopolhukam dan lain-lain , hingga lahirnya Otsus jilid 2 tahun 2021 plus dengan BP3OKP dan ada pula jabatan Wamendagri Khusus urusan Papua “ Ujar Mantan Tenaga Ahli Pansus Otsus Papua Jilid II di DPR RI ini.
Iapun menegaskan harusnya memperkuat lembaga seperti DPRK,DPRP,MRP,Gubernur,Bupati hingga wakil-wakil kita yang duduk di DPR RI dan DPD RI yang keseluruhannya mengurusi Tanah Papua .Tumpang tindih tanggung jawab terjadi ketika dua atau lebih pihak memiliki tugas atau kewenangan yang sama atau mirip tanpa pembedaan yang jelas.
“ Tumpang tindih tugas seperti ini dapat menyebabkan inefisiensi, konflik, keterlambatan, dan bahkan kegagalan mencapai tujuan karena adanya keraguan siapa yang bertindak, harusnya miskin struktur namun kaya fungsi bukan sebaliknya kaya struktur miskin fungsi “ ungkap Farawowan
Pelantikan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 110/P Tahun 2025. Sepuluh orang yang ditunjuk Prabowo di komite bertugas untuk membantu kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan juga berfungsi sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam Provinsi di Tanah Papua. (MCS)
