Jakarta, Malanesianews, – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan komitmen Kementerian PU untuk memperkuat kualitas pembangunan infrastruktur melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi padat karya, terutama di wilayah Indonesia Timur. Program ini adalah bagian vital dari visi PU608—yang menargetkan efisiensi investasi di bawah 6, pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029—serta mendukung penuh Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Bagi Kementerian PU, pembangunan infrastruktur adalah kendaraan kuat untuk menggerakkan ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan menjamin mutu kerja di seluruh Indonesia.
Inisiatif ini telah menunjukkan capaian signifikan dalam pelaksanaannya. Hingga 29 Oktober 2025, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mencatat total 3.566 tenaga kerja telah tersertifikasi dari target 4.826 orang, menunjukkan progres sebesar 73,89 persen. Keberhasilan ini didukung oleh tingginya antusiasme tenaga kerja lokal, terlihat dari tingkat kelulusan yang mencapai 95,99 persen. Pelaksanaan sertifikasi ini, seperti yang dilakukan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) VII Jayapura di Halmahera Utara, melibatkan para pekerja lokal yang terlibat dalam proyek Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), memberikan mereka Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sebagai bukti kemampuan profesional dan jaminan mutu kerja sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Program Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi bertujuan ganda: meningkatkan profesionalisme sekaligus memperkuat pelaksanaan Program Padat Karya. Melalui program Padat Karya, masyarakat setempat dilibatkan langsung dalam pembangunan infrastruktur dasar, yang secara efektif membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan menjaga daya beli, khususnya di wilayah pedesaan. SKK memastikan para pekerja Padat Karya tidak hanya memiliki keterampilan praktis, tetapi juga dibekali standar kompetensi yang diakui secara nasional, menjamin kualitas hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan di daerah.
Sebagai langkah ke depan, Kementerian PU berfokus pada keberlanjutan dan perluasan program sertifikasi ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk inisiatif pelatihan dan sertifikasi gratis bagi para santri. Peningkatan ini adalah langkah strategis untuk memastikan pekerja konstruksi di daerah memiliki kompetensi dan pengakuan profesional yang sama dengan tenaga kerja di kota besar. Selain itu, Kementerian PU akan terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar rakyat yang selaras dengan target PU608, seperti memperkuat infrastruktur permukiman (penataan kawasan kumuh) dan irigasi untuk mendukung swasembada pangan, menjadikannya kunci dalam pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.
Untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Kementerian PU akan terus mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan mitra internasional (seperti yang didorong melalui ICI 2025), termasuk dalam skema KPBU untuk proyek-proyek strategis. Penyelenggaraan sertifikasi dan Program Padat Karya yang masif ini menegaskan bahwa Kementerian PU tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berintegritas. Dengan SDM terampil dan bersertifikat, diharapkan dapat tercipta efisiensi, kualitas, dan akuntabilitas yang lebih baik dalam setiap proyek infrastruktur nasional.
