Jakarta, Malanesianews, – Pemerintah terus memperkuat agenda transformasi digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik di wilayah Timur Indonesia. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui pembinaan penerapan kebijakan digital yang melibatkan berbagai daerah di kawasan timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan kebijakan digital nasional yang akan diberlakukan tahun 2026, dengan fokus memperluas akses teknologi di wilayah yang selama ini tertinggal dalam infrastruktur digital.
Dalam konteks kecerdasan buatan (AI), implementasi nyata mulai terlihat di sektor ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbagai pelatihan dan workshop diselenggarakan untuk mengajarkan pemanfaatan teknologi AI dalam pengembangan usaha, seperti penggunaan generative AI untuk desain produk, pengeditan foto dan video, hingga analisis data pemasaran. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM di kawasan timur yang memiliki potensi besar dalam industri kreatif dan pariwisata.
Laju adopsi AI di Indonesia sendiri menunjukkan perkembangan pesat, dengan ribuan startup berbasis teknologi yang tumbuh di berbagai daerah. Bagi kawasan timur, pemanfaatan AI di sektor pemerintahan dan UMKM menjadi bukti bahwa transformasi digital bukan hanya milik kota-kota besar di wilayah barat, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil yang kini mulai beradaptasi dengan teknologi masa depan.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih perlu diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur internet, rendahnya literasi digital, serta perlunya regulasi yang memastikan penggunaan AI secara etis dan aman. Namun dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, kawasan timur Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan kecerdasan buatan sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik di masa depan.
