Jakarta,Malanesianews, – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa Indonesia kini memiliki wilayah konservasi laut seluas 29 juta hektar, yang menjadi landasan utama bagi pengembangan ekonomi biru nasional. Ia menegaskan bahwa ruang konservasi laut idealnya tidak terganggu oleh aktivitas ekonomi seperti penangkapan ikan, transportasi laut, logistik, maupun pariwisata, agar fungsi ekologis laut tetap berjalan secara optimal.
Trenggono menjelaskan bahwa kawasan konservasi laut merupakan tempat pemijahan alami bagi berbagai biota laut — mulai dari ikan kecil hingga ikan besar — dan keberadaannya tidak dapat digantikan oleh wilayah lain. Menurutnya, gangguan terhadap ruang konservasi dapat menghambat regenerasi ekosistem laut yang sangat bergantung pada keseimbangan alam. “Di ruang-ruang itulah memang harus tidak boleh terganggu,” ujarnya dalam sebuah forum nasional pekan ini.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa kawasan konservasi laut juga berfungsi sebagai penyerap karbon alami, melalui ekosistem padang lamun, terumbu karang, mangrove, serta lumpur laut yang mampu mengikat emisi gas rumah kaca. Ekosistem ini tak hanya menyerap karbon, tetapi juga menghasilkan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Trenggono menegaskan, “Laut yang sehat adalah laut yang ruang konservasinya tidak terganggu.”
Di kawasan timur Indonesia, pemerintah terus memperkuat perlindungan laut di wilayah Papua dan Maluku. Di Maluku, telah ditetapkan lebih dari 1,9 juta hektar kawasan konservasi laut yang mencakup perairan Tanimbar, Pulau Damer, dan Kepulauan Romang, dengan potensi besar pada terumbu karang dan padang lamun. Sementara di Papua Barat, luas kawasan konservasi laut telah mencapai sekitar 2,9 juta hektar, menjadikannya salah satu provinsi dengan wilayah konservasi laut terbesar di Indonesia. Upaya ini menjadi bagian penting dari strategi nasional menjaga keanekaragaman hayati laut dan memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir di timur Indonesia.
