Jakarta, Malanesianews, – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan target penambahan 200 ribu hektare kawasan konservasi laut baru pada tahun 2025. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen nasional untuk memperkuat perlindungan ekosistem laut dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP menyatakan bahwa penambahan kawasan konservasi ini bertujuan untuk memperkuat penataan ruang laut yang berkelanjutan, menjaga ketahanan laut, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. “Integrasi tata ruang laut sangat penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan laut dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi semua pihak, termasuk masyarakat pesisir dan generasi mendatang,” ujarnya.
Sebagai bagian dari pilot project, pemerintah akan fokus pada dua kawasan konservasi utama pada tahun ini, yaitu Taman Nasional Perairan Laut Sawu di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kawasan Gilimatra (Gili Meno, Gili Trawangan, dan Gili Air) di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Selain itu, pemerintah juga berencana memperkuat pengelolaan karbon biru dengan menghitung nilai karbon pada padang lamun di 20 kawasan konservasi laut, membentuk jaringan karbon biru (blue carbon network), serta menyusun kebijakan dan pedoman penghitungan karbon laut.
Upaya ini sejalan dengan visi Indonesia untuk mencapai target konservasi laut sebesar 30 persen dari total wilayah laut nasional pada tahun 2045, bertepatan dengan satu abad kemerdekaan Indonesia. Saat ini, luas kawasan konservasi laut Indonesia mencapai sekitar 29,9 juta hektare, dan target 2045 adalah mencapai 97 juta hektare.
Melalui langkah-langkah ini, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan memperkuat kontribusinya terhadap perlindungan lingkungan global.
