KPK Siap Patuhi UU Perampasan Aset yang Baru Disahkan DPR

0
17

Jakarta, Malanesianews,  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya untuk mematuhi dan menjalankan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Meski demikian, lembaga antirasuah tersebut menyatakan akan terlebih dahulu mengkaji secara mendalam detail ketentuan dalam regulasi anyar itu guna memetakan keterkaitannya dengan tugas serta fungsi pemberantasan korupsi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menuturkan bahwa sebagai institusi penegak hukum, pihaknya berkewajiban tunduk pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ia menilai kehadiran UU Perampasan Aset sangat selaras dengan semangat KPK dalam menindak praktik rasuah. Menurutnya, penegakan hukum modern tidak hanya berfokus pada pemberian efek jera melalui pemidanaan badan bagi para pelaku, tetapi juga memprioritaskan pemulihan kerugian keuangan negara secara optimal.

“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana undang-undang,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11).

Budi menambahkan bahwa selama ini KPK kerap menerapkan pendekatan berlapis dalam mengusut aliran dana kejahatan. Apabila penyidik menemukan adanya upaya penyembunyian maupun pengalihbentukan aset hasil korupsi, KPK tidak segan menjerat tersangka dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) demi merampas kembali kekayaan negara yang dicuri.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (19/11), resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang setelah berproses selama 18 tahun di parlemen. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani bersama jajaran wakil ketua dewan tersebut menyepakati regulasi baru yang turut mengamanatkan pembentukan badan pengelola dan pengawas aset hasil tindak pidana.