Jayapura, Malanesianews, – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan urgensi penguatan ekosistem pembentukan produk hukum daerah guna melahirkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang berkualitas. Penegasan ini disampaikan Ribka saat menghadiri Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (18/11). Menurutnya, kolaborasi menyeluruh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan lembaga terkait sangat krusial sejak tahap perencanaan hingga implementasi.
Ribka mengingatkan bahwa keberhasilan pembentukan produk hukum di daerah tidak boleh diukur sebatas dari kuantitas regulasi yang berhasil diterbitkan setiap tahunnya. Tolok ukur utama suatu regulasi harus terletak pada substansi, daya terap, serta dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, penyusunan regulasi wajib berangkat dari kebutuhan riil pembangunan wilayah dengan didukung oleh kajian akademis yang kuat dan basis data yang memadai.
Selain pembenahan substansi, Wamendagri menyoroti perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perancang peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Ketersediaan tenaga profesional serta dukungan alokasi anggaran yang memadai dinilai menjadi fondasi penting agar regulasi yang dihasilkan tidak sekadar memenuhi syarat administratif. Langkah ini juga memastikan produk hukum daerah mampu mengakomodasi kekhasan lokal tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang lebih tinggi.
Dalam pelaksanaannya, Ribka menggarisbawahi pentingnya pembagian peran dan koordinasi lintas lembaga yang solid dari hulu ke hilir. Pemda bertindak sebagai pemegang kewenangan pembentukan regulasi, Kementerian Dalam Negeri menjalankan fungsi fasilitasi, Kementerian Hukum melaksanakan proses harmonisasi, sementara DPD RI mengawal aspek evaluasi. Sinergi keempat pilar ini diharapkan mampu memangkas potensi tumpang tindih aturan sekaligus menjamin aspirasi daerah terakomodasi dengan baik.
Menutup arahannya, Ribka meminta seluruh pemerintah daerah agar tidak berhenti pada tahapan pengesahan regulasi semata, melainkan aktif melakukan sosialisasi secara masif. Pemahaman yang utuh dari masyarakat dan pemangku kepentingan diyakini akan memperlancar eksekusi kebijakan di lapangan. Dengan ekosistem hukum yang tertata rapi, setiap Perda maupun Perkada diharapkan benar-benar menjadi instrumen efektif dalam mempercepat akselerasi pembangunan dan kesejahteraan daerah.



