DKPP Sidangkan Empat Aduan Etik KPU Terkait Pencalonan Gibran 23 November Nanti

0
7

Jakarta, Malanesianews, – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dijadwalkan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Senin (23/11) mendatang. Persidangan ini berkaitan dengan proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, khususnya menyangkut polemik syarat pendidikan dan penerbitan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengonfirmasi bahwa persidangan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut akan menyidangkan empat dari total lima aduan yang masuk sejak Oktober 2026. Satu laporan lainnya belum ikut disidangkan karena statusnya dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) secara administrasi maupun materiel. “Ada empat pengaduan yang akan kami sidangkan terkait dengan perkara itu,” ujar Heddy.

Empat laporan yang lolos verifikasi materiel tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, termasuk Yayasan Dewi Keadilan, advokat Novi Manaban dan Paman Nurlette, Ibnu Jandi, serta koalisi tokoh yang terdiri dari mantan Wamenkumham Denny Indrayana, Sekjen KIPP Brahma Aryana, dan pimpinan Partai Ummat. Dalam dalil aduannya, Denny Indrayana dkk menuding KPU melakukan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 serta membatasi akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada Bawaslu saat verifikasi dokumen Gibran.

Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi memastikan persidangan akan digelar secara terbuka untuk umum sesuai pedoman beracara DKPP. Agenda sidang akan dimulai dengan pembacaan pokok aduan dari pihak pengadu, dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban para teradu, keterangan saksi maupun ahli, serta proses pembuktian.

Di sisi lain, Heddy menegaskan bahwa dinamika politik terbaru—termasuk keputusan pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden dan pencabutan surat penyetaraan ijazahnya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pascaputusan kasasi Mahkamah Agung—tidak memengaruhi jalannya sidang etik ini. Menurutnya, perkara ini murni berfokus pada dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu selama tahapan Pilpres 2024 berlangsung.