Pengembangan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo: Polri Kirim SPDP Dugaan Makar

0
21

Jakarta, Malanesianews, – Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret empat jenderal polisi memasuki babak baru setelah Bareskrim Polri resmi meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan. Berdasarkan perkembangan terkini per Rabu (18/11/2026), Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum ke Kejaksaan dengan mencantumkan Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) terkait makar. Kendati demikian, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penyidik belum menetapkan tersangka dalam klaster makar karena tim khusus masih mendalami alat bukti elektronik serta memeriksa sejumlah saksi.

Langkah pengembangan menuju pasal makar ini merupakan perluasan dari penyidikan utama Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terkait penyadapan ilegal, akses ilegal (illegal access), dan penghapusan data elektronik. Dalam perkara pokok tersebut, penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Dirtipidsiber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Keempatnya dijerat dengan pasal berlapis dalam KUHP baru dan UU ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Penyidik mengungkap bahwa operasi penyadapan ilegal yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tersebut dilakukan dengan menyusupkan sejumlah nomor target ke dalam peladen Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa surat permohonan resmi maupun verifikasi laporan polisi. Selain menyasar nomor ponsel Presiden Prabowo, aksi tersebut juga menyadap komunikasi para menteri, politisi, pimpinan ormas, tokoh pers, hingga pengusaha. Dari rangkaian penggeledahan, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk, sementara Listyo Sigit diduga berperan sebagai pengguna akhir (end user) yang menerima laporan hasil sadapan setiap hari.

Di sisi lain, proses penahanan dan penindakan internal terhadap para perwira yang terlibat terus bergulir. Tiga tersangka utama—Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi—saat ini telah ditempatkan di tempat khusus (patsus) dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, sedangkan Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan pemulihan kesehatan. Sementara itu, Divisi Propam Polri juga baru saja menjatuhkan sanksi patsus terhadap seorang jenderal lainnya, Brigjen Pol TK, yang hingga kini masih berstatus sebagai saksi dalam pusaran kasus tersebut.

Jalur etik profesi pun berjalan beriringan dengan proses pidana di Bareskrim. Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sebelumnya telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta, meski yang bersangkutan menyatakan mengajukan banding. Polri memastikan penyidikan tidak akan berhenti pada empat tersangka yang ada dan membuka peluang menjerat pihak lain apabila ditemukan bukti keterlibatan lebih lanjut dalam jaringan penyadapan maupun dugaan permufakatan makar tersebut.