Jakarta, Malanesianews, – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus kata “Ahli” dalam ketentuan larangan mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 215 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Putusan atas perkara nomor 383/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dicky Saputra, tersebut dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan pada Kamis (12/11) lalu. Melalui putusan yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon itu, rumusan norma Pasal 215 KUHAP kini secara resmi berbunyi, “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi, atau Terdakwa”.
Permohonan uji materi ini bermula dari keberatan Dicky terhadap penulisan tanda baca koma dan penggabungan kata dalam frasa “Saksi Ahli, atau Terdakwa” pada naskah asli Pasal 215 KUHAP. Menurut pemohon, ketiadaan tanda koma di antara kata “Saksi” dan “Ahli” berpotensi menyempitkan makna hukum, seolah-olah perlindungan dari pertanyaan menjerat hanya diberikan kepada saksi ahli dan terdakwa. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan asas kejelasan rumusan peraturan perundang-undangan serta mengancam hak konstitusional saksi biasa—pihak yang mendengar, melihat, atau mengalami langsung suatu peristiwa pidana—untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan bahwa KUHAP baru sejatinya tidak mengenal nomenklatur “saksi ahli”, kecuali yang sempat tertulis keliru pada Pasal 215 tersebut. Secara doktriner dan normatif dalam hukum acara pidana, saksi dan ahli merupakan dua subjek hukum dengan kedudukan serta fungsi pembuktian yang berbeda. Pencampuran kedua istilah itu dinilai menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum mengenai siapa saja pihak yang berhak mendapatkan perlindungan dari pertanyaan menjebak di ruang sidang.
Mahkamah juga membandingkan ketentuan tersebut dengan Pasal 166 KUHAP lama beserta penjelasannya, serta menelaah Penjelasan Pasal 215 KUHAP 2025 yang sama sekali tidak menguraikan perlindungan pertanyaan menjerat bagi seorang ahli. Berdasarkan penelusuran historis dan sistematis itu, MK menyimpulkan bahwa larangan mengajukan pertanyaan menjerat memang sejak awal ditujukan khusus untuk melindungi saksi dan terdakwa. Pasalnya, kedua subjek tersebut memberikan keterangan berdasarkan keterbatasan pengalaman atau pengetahuan pribadi atas suatu peristiwa, berbeda dengan ahli yang menyampaikan pendapat berdasarkan keilmuannya.
Dengan dihapuskannya kata “Ahli”, MK memastikan tidak ada lagi multitafsir yang dapat merugikan saksi biasa maupun terdakwa selama proses pemeriksaan di pengadilan berlangsung. Putusan ini sekaligus menjadi koreksi redaksional penting terhadap penerapan KUHAP Nasional agar aparat penegak hukum—baik hakim, jaksa penuntut umum, maupun advokat—memiliki pedoman yang tegas dalam menjaga objektivitas dan keadilan proses pembuktian di persidangan.