Jakarta, Malanesianews, – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati pemangkasan kriteria aset yang dapat dirampas dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, dari yang semula mencakup 13 kategori menjadi hanya 6 jenis tindak pidana. Keputusan ini mencuat dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) bersama pemerintah yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sebagai upaya memfokuskan cakupan regulasi pada kejahatan berdimensi ekonomi tinggi.
Berdasarkan catatan panitia kerja (Panja) DPR, keenam tindak pidana yang dipertahankan dalam draf terbaru tersebut meliputi tindak pidana korupsi, pencucian uang (TPPU), narkotika, terorisme, kepabeanan dan cukai, serta tindak pidana di bidang perpajakan. Sementara itu, tujuh kriteria lain yang sebelumnya diusulkan dalam naskah akademik awal pemerintah—termasuk tindak pidana umum tertentu yang berpotensi menimbulkan kerancuan hukum dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)—diputuskan untuk dikeluarkan dari klausul perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture).
Ketua Panja RUU Perampasan Aset DPR menyatakan bahwa penyederhanaan ini bertujuan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antar-lembaga penegak hukum serta menghindari potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Menurut pihak parlemen, pembatasan pada enam kejahatan luar biasa dan kejahatan keuangan tersebut dinilai jauh lebih realistis untuk diterapkan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat agar hak kepemilikan pribadi tetap terlindungi dari penyitaan sewenang-wenang.
Di sisi lain, langkah pemangkasan kriteria ini menuai catatan kritis dari kalangan masyarakat sipil dan akademisi hukum pidana. Sejumlah pegiat antikorupsi, seperti perwakilan dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM dan Indonesia Corruption Watch (ICW), menilai pengurangan jumlah tindak pidana berpotensi mempersempit ruang gerak negara dalam memulihkan kerugian negara dari kejahatan lingkungan, perbankan, hingga perdagangan orang yang kerap menghasilkan keuntungan ilegal dalam jumlah besar.
Pemerintah melalui perwakilan Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan menegaskan tetap berkomitmen mengawal substansi utama RUU Perampasan Aset agar efektif mengejar hasil kejahatan lintas batas (cross-border crime). Pembahasan lanjutan dijadwalkan akan berfokus pada mekanisme pembuktian terbalik dan tata kelola aset sitaan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung sebelum naskah final dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.