Jakarta, Malanesianews, — Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menghadiri rapat kerja perdana bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/11/2026) pagi. Dalam forum yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman tersebut, Suyudi membeberkan kronologi penanganan serta detail peran para tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang terjadi sejak 2025.
Berdasarkan pemaparan resmi Kapolri di hadapan anggota dewan, penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi. Suyudi mengungkap rangkaian tindakan penyidikan intensif selama sepekan terakhir, mulai dari penggeledahan kediaman Listyo Sigit serta gelar perkara bersama Kejaksaan Agung pada 5 November, hingga pemeriksaan maraton terhadap enam personel bagian monitoring dan saksi-saksi kunci.
Lebih lanjut, Kapolri merinci bahwa penyidik juga telah memeriksa Listyo Sigit sebagai tersangka pada 10 November, diikuti pemeriksaan terhadap Irjen Pol. Slamet Uliandi pada Rabu (11/11). Khusus terhadap Slamet Uliandi, Polri memberlakukan status penahanan rumah dengan pertimbangan kondisi kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendesak Polri untuk mendalami seluruh temuan secara transparan, mengingat tindakan penyadapan terhadap kepala negara berpotensi masuk ke ranah serangan makar. Menanggapi dorongan parlemen tersebut, Jenderal Suyudi mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar dalam perkara penyadapan ini.
Sejalan dengan proses pidana yang terus bergulir, Mabes Polri juga tengah memfinalisasi jadwal dan susunan majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) lanjutan bagi Listyo Sigit Prabowo dkk. Langkah penegakan etik internal ini menyusul pelaksanaan sidang etik sebelumnya terhadap Irjen Pol. Ahrie Sonta, dengan penegasan dari pihak Polri bahwa tidak ada perlakuan istimewa bagi para terduga pelanggar.