Jakarta, Malanesianews,- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno marathon pengucapan putusan dan ketetapan untuk 20 permohonan pengujian undang-undang (judicial review) pada Kamis (29/10/2026).
Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua MK tersebut merampungkan penanganan sejumlah perkara krusial yang menyoroti sektor peradilan, ketenagakerjaan, ketenagalistrikan, tata negara, hingga undang-undang kepemiluan.
Poin-Poin Utama Putusan MK
- Pangkas Batas Waktu Eksekusi Putusan PTUN (Perkara No. 280/PUU-XXIV/2026)
Salah satu amar paling menonjol adalah dikabulkannya sebagian uji materiil UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). MK resmi memangkas tenggat waktu pelaksanaan eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) oleh pejabat publik.
Melalui putusan ini, pejabat atau badan tata usaha negara diwajibkan mengeksekusi putusan pengadilan dalam batas waktu paling lambat 14 hari kerja. Langkah ini diambil demi mencegah praktik pembangkangan atau penundaan eksekusi oleh pejabat negara yang kerap merugikan pencari keadilan.
- Aturan Tiang Listrik & Kompensasi PLN Tetap Sah (Perkara No. 372/PUU-XXIV/2026)
Terkait gugatan terhadap UU Ketenagalistrikan jo. UU Cipta Kerja, Majelis Hakim memutus menolak seluruhnya permohonan pemohon.
MK menilai norma hukum terkait penggunaan tanah warga dan pemberian kompensasi/ganti rugi atas infrastruktur transmisi serta penancapan tiang listrik PLN tetap konstitusional, selama dilaksanakan mengikuti prosedur standar operasional (SOP) dan asas keadilan yang berlaku.
- Gugatan Sirekap Pemilu Tidak Dapat Diterima (Perkara No. 368/PUU-XXIV/2026)
Dalam perkara pengujian UU Pemilu terkait penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dan syarat administrasi kepemiluan, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang memadai.
Rincian Lengkap Putusan 20 Perkara
- Perkara No. 280/PUU-XXIV/2026 (UU PTUN)
- UU yang Diuji: UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Pokok Perkara: Batas waktu eksekusi putusan PTUN oleh pejabat publik
- Amar Putusan: Dikabulkan Sebagian (Batas waktu eksekusi dipangkas menjadi maksimal 14 hari kerja)
- Perkara No. 372/PUU-XXIV/2026 (UU Ketenagalistrikan)
- UU yang Diuji: UU No. 30/2009 jo. UU No. 6/2023 (Cipta Kerja)
- Pokok Perkara: Pemanfaatan tanah dan kompensasi penancapan tiang/transmisi PLN
- Amar Putusan: Ditolak Seluruhnya
- Perkara No. 368/PUU-XXIV/2026 (UU Pemilu – Sirekap)
- UU yang Diuji: UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum
- Pokok Perkara: Legitimasi penggunaan Sirekap dan syarat administrasi pemilu
- Amar Putusan: Tidak Dapat Diterima (N.O)
- Perkara No. 364/PUU-XXIV/2026 (UU KUHP Baru)
- UU yang Diuji: UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pokok Perkara: Pasalnya digugat oleh asosiasi/kelompok tenaga pengamanan swakarsa (satpam)
- Amar Putusan: Tidak Dapat Diterima (N.O)
- Perkara No. 392/PUU-XXIV/2026 (UU Pemilu – Verifikasi Parpol)
- UU yang Diuji: UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum
- Pokok Perkara: Ketentuan norma verifikasi ulang partai politik
- Amar Putusan: Ketetapan Penarikan Kembali
- Perkara No. 365/PUU-XXIV/2026 (UU Pemda)
- UU yang Diuji: UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Pokok Perkara: Prosedur pemberhentian kepala daerah yang terjerat pidana
- Amar Putusan: Dikabulkan Sebagian (Pemberhentian dapat diproses tanpa hambatan usulan DPRD)
- Perkara No. 367/PUU-XXIV/2026 (UU ASN & UU Guru/Dosen)
- UU yang Diuji: UU No. 20/2023 dan UU No. 14/2005
- Pokok Perkara: Kesetaraan jenjang karir dan kualifikasi fungsional pendidik/ASN
- Amar Putusan: Ditolak Seluruhnya
- Perkara No. 349/PUU-XXIV/2026 (UU Hak Tanggungan)
- UU yang Diuji: UU No. 4/1996, HIR, dan KUHPerdata
- Pokok Perkara: Prosedur lelang eksekusi hak tanggungan dan jaminan utang
- Amar Putusan: Tidak Dapat Diterima (N.O)
- Perkara No. 375/PUU-XXIV/2026 (UU Otsus Papua)
- UU yang Diuji: UU No. 2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua
- Pokok Perkara: Ketentuan alokasi DAK dan representasi lembaga adat
- Amar Putusan: Ditolak Seluruhnya
- Perkara No. 356/PUU-XXIV/2026 (UU Mahkamah Agung)
- UU yang Diuji: UU No. 14/1985 jo. UU No. 3/2009
- Pokok Perkara: Batas waktu dan syarat administrasi berkas Kasasi/PK
- Amar Putusan: Tidak Dapat Diterima (N.O)
- Perkara No. 381/PUU-XXIV/2026 (UU Penanggulangan Bencana)
- UU yang Diuji: UU No. 24/2007
- Pokok Perkara: Alokasi bantuan kedaruratan bagi korban bencana
- Amar Putusan: Ditolak Seluruhnya
- Perkara No. 383/PUU-XXIV/2026 (Norma Pelindungan PRT)
- UU yang Diuji: Ketentuan Pelindungan Pekerja Rumah Tangga & Ketenagakerjaan
- Pokok Perkara: Jaminan sosial dan kepastian hubungan kerja pekerja domestik
- Amar Putusan: Tidak Dapat Diterima (N.O)
- Perkara No. 385/PUU-XXIV/2026 (UU Zakat)
- UU yang Diuji: UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Pokok Perkara: Kewenangan ormas/lembaga mengumpulkan zakat secara mandiri
- Amar Putusan: Ditolak Seluruhnya
- Perkara No. 388/PUU-XXIV/2026 (UU KUHAP & UU Kejaksaan)
- UU yang Diuji: Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU Kejaksaan
- Pokok Perkara: Kewenangan penyidikan tambahan dan penahanan administratif
- Amar Putusan: Tidak Dapat Diterima (N.O)
- Perkara No. 390/PUU-XXIV/2026 (UU MD3)
- UU yang Diuji: UU No. 17/2014 tentang MD3
- Pokok Perkara: Pengisian pimpinan alat kelengkapan dewan dan fraksi
- Amar Putusan: Ditolak Seluruhnya
- Perkara No. 391/PUU-XXIV/2026 (UU KPK)
- UU yang Diuji: UU No. 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Pokok Perkara: Batas usia minimal pimpinan KPK
- Amar Putusan: Tidak Dapat Diterima (N.O)
- Perkara No. 394/PUU-XXIV/2026 (UU Kesehatan)
- UU yang Diuji: UU No. 36/2009 tentang Kesehatan
- Pokok Perkara: Izin praktik tenaga medis lulusan luar negeri
- Amar Putusan: Ditolak Seluruhnya
- Perkara No. 397/PUU-XXIV/2026 (UU Advokat)
- UU yang Diuji: UU No. 18/2003 tentang Advokat
- Pokok Perkara: Kewenangan organisasi advokat menyelenggarakan PKPA
- Amar Putusan: Ditolak Seluruhnya
- Perkara No. 399/PUU-XXIV/2026 (UU LLAJ)
- UU yang Diuji: UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Pokok Perkara: Legalitas moda transportasi umum berbasis aplikasi perorangan
- Amar Putusan: Ketetapan Gugur
- Perkara No. 401/PUU-XXIV/2026 (UU Tipikor)
- UU yang Diuji: UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001
- Pokok Perkara: Pasal kerugian keuangan negara dan pidana tambahan uang pengganti
- Amar Putusan: Ditolak Seluruhnya
Rekapitulasi Akhir
Dari total 20 perkara yang diputus dan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi:
- Dikabulkan Sebagian: 2 Perkara
- Ditolak Seluruhnya: 10 Perkara
- Tidak Dapat Diterima (N.O): 6 Perkara
- Ketetapan (Pencabutan / Gugur): 2 Perkara
Seluruh salinan resmi dokumen amar putusan serta risalah persidangan telah diunggah dan dapat diunduh oleh publik melalui portal SIMPEL MK di laman resmi mkri.id.