Jakarta, Malanesianews, – Pemerintah kembali berupaya mengurai persoalan tunggakan pembayaran Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) guna menjamin keberlangsungan studi para mahasiswa asal Papua, khususnya yang berada di luar negeri. Permasalahan tata kelola dan sinkronisasi data antar-instansi menjadi fokus utama yang dinilai perlu segera dibenahi agar hak-hak pendidikan para penerima beasiswa tidak lagi terhambat.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi di Jakarta, Kamis (30/7), untuk merumuskan langkah taktis penyelesaian. Langkah ini diambil guna mengevaluasi hambatan sistematis yang memicu keterlambatan pembayaran sekaligus menyusun mekanisme respons cepat agar permasalahan serupa tidak kembali berulang di masa mendatang.
Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika Kemenko Polkam, Marsma TNI Parimeng, menegaskan pentingnya forum evaluasi ini untuk melahirkan solusi jangka panjang. Menurutnya, pemerintah berkomitmen membangun sistem yang lebih adaptif dan akuntabel sehingga proses penyaluran dana beasiswa dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Sebagai langkah konkret, rapat tersebut menyepakati percepatan rekonsiliasi data yang diprakarsai oleh Kementerian Dalam Negeri. Proses ini bertujuan untuk memperjelas penetapan porsi kewajiban finansial dari masing-masing pemerintah kabupaten dan kota di Tanah Papua, yang selama ini menjadi salah satu titik krusial dalam alokasi anggaran beasiswa.
Selain itu, seluruh pihak menyetujui penunjukan focal point di setiap instansi serta pembentukan basis data terpadu penerima Beasiswa SUP. Sinergi yang lebih erat antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Perwakilan RI di luar negeri diharapkan mampu meningkatkan efektivitas tata kelola program demi kepastian masa depan pendidikan mahasiswa Papua.