*Akan hadiri diskusi publik NPF,Sekjend Masyarakat Pertambangan Indonesia (DPN MPI) bicara Investasi Keadilan di Papua*

0
88

Jayapura, Malanesianews, – Menjelang diskusi New Papua Foundation (NPF) bertajuk “Masa Depan Papua di Tengah Industri Tambang” untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026, Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI), Muhammad Tayeb Demara yang akan hadir menjadi salah satu narasumber mengatakan bahwa transformasi kepemilikan saham mayoritas PT Freeport Indonesia ke pihak nasional adalah babak baru yang harus dibarengi dengan tanggung jawab ekologis yang nyata.

Dalam pernyataannya pada Minggu (10/05/2026), Demara menyoroti pentingnya perubahan paradigma dari sekadar eksploitasi menuju pemberdayaan yang berkelanjutan. Ia mendesak pemerintah dan perusahaan untuk mengedepankan transparansi, penghormatan terhadap hak ulayat, serta pelibatan putra daerah dalam posisi strategis.

“Keberlanjutan industri tambang di Papua tidak hanya diukur dari angka produksi, tetapi dari seberapa besar ‘investasi sosial’ yang ditanamkan untuk masa depan generasi Papua pasca-era pertambangan berakhir. Kita harus memastikan bahwa kekayaan alam ini menjadi peluang ekonomi yang masif melalui hilirisasi dan edukasi, bukan justru menjadi beban ekologis bagi anak cucu kita.” Ujar Demara,

Menurutnya, izin sosial dari masyarakat lokal jauh lebih berharga daripada sekadar izin administratif, karena masyarakatlah yang merasakan dampak langsung dari aktivitas pertambangan di tanah mereka.Mengenai keberlanjutan lingkungan dan investasi sosial.

Ia juga menambahkan terkait peran negara dan teknologi dalam tata kelola sumber daya alam, “Sudah saatnya negara dan pemerintah daerah hadir melahirkan terobosan baru dalam tata kelola pertambangan berbasis digitalisasi dan kapitalisasi sumber daya yang adil. Tanpa keberpihakan pada tata kelola mikro dan makro yang melibatkan tenaga kerja lokal secara signifikan, industri besar ini hanya akan menempatkan masyarakat Papua sebagai penonton di tanahnya sendiri.” pungkas Demara.

Diskusi NPF pada 20 Mei mendatang diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi konkret. Refleksi Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menjadi titik balik untuk menyeimbangkan neraca antara ambisi pertumbuhan ekonomi nasional dengan tuntutan keadilan sosial dan kelestarian ekosistem di seluruh Tanah Papua.