Jayapura, Malanesianews, – Menanggapi dinamika kebijakan fiskal nasional,Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) New Papua Foundation (NPF) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Dampak Efisiensi Anggaran, Papua Dalam Tekanan Ganda” pada Sabtu (11/4/2026). Forum ini menjadi ruang strategis untuk membedah bagaimana pemerintah daerah tetap mampu menjalankan fungsi pembangunan dan pelayanan publik di tengah kebijakan pengetatan anggaran dari pusat.
Dr. M. Rifai Darus, S.H., M.H., yang hadir memberikan paparan dalam kapasitasnya sebagai Staf Khusus Gubernur Papua, menekankan bahwa efisiensi anggaran adalah momentum untuk melakukan reformasi tata kelola. Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan bekerja lebih efektif dan memberikan manfaat nyata, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Dalam diskusi tersebut, Rifai Darus menjelaskan bahwa Gubernur Papua saat ini sedang memperkuat fondasi pemerintahan melalui strategi prudential (berhati-hati). Langkah ini mencakup sinkronisasi program pusat-daerah untuk mencegah duplikasi, penataan aset daerah secara menyeluruh, hingga penyehatan BUMD. “Efisiensi ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki cara kerja demi kesejahteraan rakyat Papua,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tantangan efisiensi bukan hanya soal pemotongan angka, melainkan soal perbaikan akuntabilitas di tengah derasnya arus informasi media sosial. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha melalui pengusaha asli Papua, dan masyarakat dapat menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih tepat sasaran meskipun dalam situasi keterbatasan anggaran.
Selain Staf Khusus Gubernur Papua, Dr. M. Rifai Darus, S.H., M.H, hadir juga sebagai narasumber Wakil Ketua Komite I DPD RI, Carel S.P Suebu, S.E, yang membedah persoalan dari sisi kebijakan pusat dan pengawasan, serta CEO & Founder NPF, Baharudin Farawowan, yang memberikan tinjauan dari perspektif pemerintah daerah dan aspek yuridis.