Jakarta, Malanesianews, – Pemerintah secara resmi mulai menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional setiap hari Jumat, terhitung sejak 1 April 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari Transformasi Budaya Kerja dan Efisiensi Energi untuk menciptakan birokrasi yang lebih adaptif terhadap dinamika digital. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kebijakan ini diharapkan mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan meningkatkan produktivitas melalui pola kerja yang lebih fleksibel.
Meskipun skema WFH mulai berjalan, pemerintah menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh terganggu. Instansi pemerintah di pusat maupun daerah diwajibkan memastikan seluruh layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti kesehatan, keamanan, dan administrasi kependudukan, tetap beroperasi secara normal. Para pimpinan satuan kerja diminta untuk mengatur jadwal piket atau sistem shift agar kantor pelayanan tetap hadir secara fisik bagi warga yang membutuhkan layanan tatap muka.
Untuk menjaga integritas kerja selama WFH, pemerintah memberlakukan aturan kedisiplinan digital yang sangat ketat. Setiap ASN yang bekerja dari rumah diwajibkan untuk selalu aktif dan responsif terhadap komunikasi kedinasan, dengan ketentuan wajib merespons panggilan atau pesan pimpinan dalam waktu maksimal lima menit. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan sanksi bertahap, mulai dari teguran lisan hingga sanksi administratif, guna mencegah penyalahgunaan kebijakan WFH menjadi waktu libur tambahan atau long weekend.
Saat ini, evaluasi berkala terus dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan baru ini terhadap performa birokrasi nasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memanfaatkan sistem e-kinerja yang terintegrasi untuk memantau capaian tugas harian setiap pegawai secara real-time. Dengan pengawasan digital yang kuat, pemerintah optimis bahwa fleksibilitas lokasi kerja justru akan memacu ASN untuk bekerja lebih profesional dan transparan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan kelas dunia.