Jakarta, Malanesianews, – Rombongan LSM New Papua Foundation (NPF) yang dipimpin langsung oleh CEO & Founder, Dr. Baharudin Farawowan, S.H., M.H., CMLC, resmi diterima dalam audiensi bersama jajaran pejabat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada Rabu (11/02/2026). Delegasi diterima oleh Asisten Deputi Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak, Asisten Deputi Tata Kelola dan PPT, Asisten Deputi Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan, serta jajaran dari Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara lembaga masyarakat dan kementerian dalam mengawal isu-isu krusial di wilayah Papua.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Baharudin Farawowan memperkenalkan profil NPF serta rekam jejak lembaga yang selama ini telah aktif bekerja sama dengan berbagai kementerian untuk pembangunan di Papua. Ia memaparkan berbagai kesulitan di lapangan terkait perlindungan perempuan dan anak, terutama menyoroti kasus almarhumah Irene Sokoy yang menjadi perhatian publik. Dr. Baharudin menekankan bahwa persoalan di Tanah Papua membutuhkan penanganan khusus dan kehadiran negara yang lebih nyata melalui integrasi program yang menyentuh akar rumput.
Menanggapi paparan tersebut, pihak Asisten Deputi Kemen PPPA menerima masukan dari NPF dan menjelaskan posisi kementerian sebagai lembaga tingkat 3 yang berfokus pada fungsi koordinasi antar Kementerian/Lembaga/Badan terkait. Terkait kasus Irene Sokoy, pihak kementerian mengungkapkan fakta bahwa kasus tersebut belum masuk dalam database laporan nasional. Padahal, Dana Alokasi Khusus (DAK) telah dikucurkan kepada UPTD di daerah sebagai perpanjangan tangan kementerian. Pihak kementerian menyayangkan minimnya keterlibatan UPTD maupun instansi terkait di bawah koordinasi mereka saat kasus tersebut terjadi di lapangan.
Sebagai langkah nyata ke depan, Kemen PPPA memaparkan agenda strategis melalui Program Hasil Terbaik Tercepat (PHTT) yang saat ini sedang dalam proses persiapan. Program tersebut direncanakan akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama NPF sebagai mitra kolaborasi saat direalisasikan ke masyarakat nantinya. Pihak kementerian memastikan bahwa seluruh hasil audiensi, termasuk usulan program dan permasalahan yang dibahas, akan dilaporkan secara resmi kepada Menteri PPPA untuk ditindaklanjuti.