Prabowo Beri Mandat Khusus ke Gibran: Fokus Tangani Isu HAM, Pembangunan Papua dan Berkantor disana

0
76

Jayapura, Malanesianews, – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan memberikan mandat khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani langsung berbagai persoalan kompleks di Tanah Papua. Menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, langkah ini mencakup percepatan pembangunan serta penyelesaian isu Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan, pemerintah berencana menyiapkan kantor bagi Wakil Presiden di Papua agar proses pengawasan dan penanganan masalah di wilayah tersebut dapat dilakukan secara lebih intensif dan responsif.

Pendekatan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran ini diklaim tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga menyentuh reformasi tata kelola keamanan dan penguatan partisipasi masyarakat adat. Yusril menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi Orang Asli Papua (OAP) guna mengakhiri konflik sosial dan politik yang telah berlangsung lama. Langkah ini diharapkan menjadi bukti komitmen nyata negara dalam menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat di ujung timur Indonesia tersebut.

Langkah ini diperkuat dengan kunjungan kerja yang baru saja dilakukan Gibran ke Papua kemarin, yang menandai keseriusannya dalam memantau kondisi lapangan secara langsung. Praktik berkantor di Papua sebenarnya bukan hal baru, mengingat Wapres terdahulu, Ma’ruf Amin, juga pernah melakukan hal serupa saat memimpin Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Dengan kehadiran fisik Gibran di sana, publik kini menantikan rincian teknis maupun regulasi resmi dari Istana mengenai detail penunjukan sang Wapres sebagai figur utama penanganan isu Papua.

Namun, tantangan besar tetap membayangi misi ini, terutama dalam membangun kepercayaan dengan pihak-pihak yang masih bersikap skeptis. Beberapa kalangan menilai bahwa penyelesaian masalah di Papua tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan administratif atau perbaikan birokrasi semata. Diperlukan dialog politik yang lebih mendalam dan inklusif guna menyentuh akar permasalahan keamanan serta stabilitas wilayah, sehingga penugasan khusus kepada Gibran benar-benar mampu menghasilkan solusi jangka panjang yang damai dan berkelanjutan bagi Bumi Cendrawasih.