Jakarta, Malanesianews, – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dengan mengalokasikan program cetak sawah baru di wilayah timur Indonesia. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, kebijakan ini merupakan langkah jangka panjang untuk menurunkan harga beras—khususnya di Zona 3 yang mencakup wilayah seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kebijakan tersebut juga menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian pangan di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam konferensi pers usai rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta, Amran menyatakan bahwa operasi pasar program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan tetap berlangsung hingga Januari atau Februari 2026, dengan alokasi stok beras mencapai satu juta ton. Namun, langkah intervensi ini hanya bersifat sementara. Pemerintah menilai bahwa solusi struktural seperti pencetakan sawah baru sangat diperlukan agar daerah-daerah tertentu tidak lagi tergantung pada pasokan dari luar pulau dan terbebani biaya logistik yang tinggi.
Amran kemudian mencontohkan keberhasilan wilayah Kalimantan yang telah mencapai swasembada pangan, seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Pemerintah kini menargetkan perluasan cetak sawah ke Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur agar seluruh kawasan Kalimantan dapat mandiri pangan. Langkah ini sekaligus menjadi model pengembangan bagi daerah-daerah di Indonesia Timur yang masih menghadapi tantangan produksi dan keterbatasan lahan pertanian.
Secara nasional, Kementerian Pertanian menargetkan pencetakan sawah seluas 225.000 hektare untuk tahun ini, dengan peningkatan menjadi 400.000 hektare pada 2026—termasuk pengembangan food estate di Merauke, Papua, dengan luasan hingga 200.000 hektare. Sementara itu, rata-rata harga beras SPHP di tingkat konsumen tercatat Rp 12.531 per kilogram, dengan Zona 3 berada di angka Rp 13.330 per kg—masih sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Dengan stok beras nasional yang kini mencapai lebih dari 3,8 juta ton, pemerintah optimistis kombinasi antara operasi pasar dan pembangunan sawah baru akan mampu menekan harga beras serta memperkuat kemandirian pangan di seluruh Indonesia.
